Jakarta – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mempercepat pengembangan rantai pasok biomassa untuk mendukung penerapan cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Perusahaan menargetkan pasokan biomassa mencapai 3,65 juta ton untuk 52 PLTU di berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2026.
Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran 2,35 juta ton. Dengan demikian, target pasokan biomassa tahun ini naik sekitar 50 persen.
Sampai dengan 26 Agustus 2026, pemanfaatan biomassa melalui program cofiring telah mencapai sekitar 1,4 juta ton. Capaian itu mendekati setengah dari target tahunan yang telah ditetapkan.
PLN EPI kini berupaya meningkatkan realisasi dengan memperkuat sisi hulu, mulai dari pengembangan sumber bahan baku hingga peningkatan mutu biomassa. Perusahaan juga berusaha menyelaraskan kemampuan pemasok dengan kebutuhan masing-masing pembangkit.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan pengembangan cofiring menghadapi sejumlah tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan jumlah biomassa yang tersedia.
“Persoalan biomassa bukan sekadar soal volume. Ada aspek kualitas, ongkos logistik, dan kemampuan pembangkit dalam menerima biomassa,” ujar Hokkop dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
Potensi Biomassa Masih Terbuka Lebar
Menurut Hokkop, penguatan ekosistem biomassa menjadi kebutuhan penting seiring dengan meningkatnya sasaran cofiring. Pemanfaatan biomassa juga menjadi salah satu upaya untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil sekaligus mengurangi emisi dari PLTU yang sudah beroperasi.
Dalam penerapannya, cofiring memungkinkan biomassa digunakan sebagai bahan bakar pendamping batu bara. Dengan cara tersebut, sebagian kebutuhan energi pembangkit dapat berasal dari sumber energi terbarukan tanpa harus membangun pembangkit baru.
Namun, kualitas bahan baku menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program. Biomassa yang dikirim harus memenuhi persyaratan teknis agar dapat digunakan oleh pembangkit.
“PLN EPI perlu memperbaiki kualitas pasokan sekaligus membangun komitmen dengan para mitra agar biomassa yang disediakan benar-benar dapat diterima PLTU,” katanya.
Hokkop menyebut Indonesia mempunyai sumber daya biomassa yang cukup besar. Potensi nasional diperkirakan mencapai sekitar 80 juta ton per tahun, sedangkan pemanfaatannya saat ini baru sekitar 22 juta ton.
Untuk memperkuat sistem distribusi, PLN EPI membangun jaringan fasilitas penyimpanan dan pengelolaan biomassa yang terdiri dari subhub, hub, hingga main hub. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan baku sekaligus meningkatkan kualitas dan kesinambungan pasokan.
Sejumlah fasilitas telah dikembangkan di berbagai daerah. Di antaranya fasilitas dewatering di Ciamis, main biomass hub di Lebak, biomass hub di Tasikmalaya, serta jembatan timbang di PLTU Sintang dan Barru. PLN EPI juga mengembangkan digital marketplace biomassa di Cilacap untuk mendukung pengelolaan rantai pasok.
Hokkop menilai pembangunan infrastruktur di sisi hulu harus berjalan seiring dengan kesiapan pembangkit sebagai pengguna biomassa. Keseimbangan tersebut diperlukan agar bahan baku yang tersedia dapat benar-benar diserap oleh PLTU.
Jika ekosistem tersebut berjalan baik, pemanfaatan biomassa tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target cofiring dan pengurangan emisi. Aktivitas ini juga berpotensi menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat di wilayah penghasil biomassa.
Kolaborasi Jadi Kunci
Komisaris Utama PLN EPI Nikson Silalahi menilai keberhasilan pengembangan biomassa membutuhkan keterlibatan seluruh bagian dalam ekosistem PLN.
Kolaborasi tersebut melibatkan PLN Holding, PLN EPI, PLN Nusantara Power, PLN Indonesia Power, serta unit-unit pembangkit yang menggunakan biomassa.
Nikson mengatakan target PLN menuju net zero emission pada 2060 merupakan agenda bersama sehingga tidak dapat dibebankan kepada satu perusahaan atau unit saja.
“Untuk mencapai target zero emission pada 2060, yang dibutuhkan adalah kerja sama dan kolaborasi kita semua,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pengembangan pasokan tidak dilakukan secara terpisah dari kesiapan pembangkit. Ketersediaan biomassa dalam jumlah besar tidak akan memberikan hasil maksimal apabila PLTU belum mampu menerima bahan baku tersebut karena kendala kualitas maupun persyaratan teknis.
Selain mendukung kebutuhan energi, pengembangan biomassa kini mulai diarahkan untuk memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Salah satu bentuknya dilakukan PLN EPI melalui kerja sama dengan Keraton Yogyakarta untuk membangun ekosistem biomassa berbasis masyarakat.
Kepala Bebadan Pangreksa Loka Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Raden Mas Gustilantika Marrel Suryokusumo mengatakan program biomassa di Yogyakarta memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar menyediakan bahan bakar untuk pembangkit.
Menurutnya, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari berbagai kegiatan pendukung, termasuk penanaman tanaman biomassa, pemanfaatan tanaman sebagai pakan ternak, serta pengembangan bank bibit.
“Program ini harus berhasil untuk kepentingan dalam negeri kita sendiri,” ujarnya.
Salah satu contoh pengembangan dilakukan di Gunungkidul. Pada tahap awal, program tersebut dirancang pada lahan sekitar 30 hektare. Tanaman yang ditanam tidak hanya dipersiapkan untuk kebutuhan biomassa, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber pakan ternak.
Pendekatan tersebut dinilai dapat menempatkan masyarakat di sekitar lokasi sebagai bagian penting dari rantai ekonomi biomassa. Dengan begitu, kegiatan penyediaan bahan baku energi sekaligus dapat memberikan manfaat langsung bagi warga.
Program di Gunungkidul juga didukung dengan pembentukan bank bibit. Saat ini, terdapat dua kelurahan yang disebut telah memiliki fasilitas tersebut dengan kemampuan menghasilkan sekitar 30 ribu bibit tanaman.
Apabila pelaksanaan program menunjukkan hasil yang positif, cakupan lahan pengembangan biomassa di Gunungkidul berpeluang diperbesar hingga 300–400 hektare. Model tersebut juga terbuka untuk diterapkan di daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Kalau program ini berhasil di Gunungkidul, kemungkinan besar akan lebih mudah diterapkan di wilayah lain,” katanya.
Pengembangan biomassa tersebut sekaligus dikaitkan dengan upaya pengendalian emisi karbon. Tanaman yang dibudidayakan dapat dipanen untuk memenuhi kebutuhan bahan baku energi, kemudian lahan kembali ditanami sehingga siklus produksi dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurut Gustilantika, pola tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan biomassa dalam program PLN tidak identik dengan aktivitas penebangan hutan.
“Kita tunjukkan biomassa yang dilakukan PLN berbeda. Konsepnya adalah penanaman, harvesting, dan kemudian penanaman kembali,” ujarnya.(BY)
