BYD Tanggapi Masuknya ke Daftar Hitam Departemen Pertahanan AS

Respons BYD Usai Masuk Daftar Hitam AS.
Respons BYD Usai Masuk Daftar Hitam AS.

Jakarta — Produsen kendaraan listrik asal China, BYD, angkat bicara terkait keputusan Amerika Serikat yang memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam Departemen Pertahanan. Pihak BYD mempertanyakan dasar dan alasan di balik penetapan tersebut.

Perusahaan menolak keras pencantuman namanya dalam daftar terbaru yang dirilis Pentagon mengenai entitas yang disebut memiliki keterkaitan dengan militer China. Menurut laporan Cnstock, BYD menilai tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut dan menegaskan bahwa keputusan itu tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas bisnis mereka.

Langkah ini muncul setelah United States Department of Defense merilis pembaruan daftar berdasarkan Section 1260H yang mencakup puluhan perusahaan induk dan ratusan entitas asal China. Daftar tersebut kini diperluas hingga mencakup sektor kendaraan listrik, baterai, teknologi kecerdasan buatan, serta kendaraan otonom.

Dalam pernyataan yang dirilis pada 9 Juni, BYD menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari industri militer China maupun perusahaan yang terhubung dengan program fusi sipil-militer di negara tersebut. Mereka juga menyebut bahwa penetapan itu tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan bukan termasuk bentuk sanksi resmi.

BYD menambahkan bahwa keberadaan mereka dalam daftar tersebut tidak akan mengganggu kegiatan operasional, hubungan bisnis, maupun perdagangan saham perusahaan. Selain itu, pembatasan terkait pengadaan oleh militer AS juga disebut tidak memberikan dampak material terhadap kinerja usaha.

Perusahaan bahkan membuka kemungkinan untuk menempuh langkah peninjauan ulang atau jalur hukum guna menghapus nama mereka dari daftar tersebut.

Berbeda dengan kebijakan sanksi dari Departemen Keuangan AS atau aturan kontrol ekspor Departemen Perdagangan, daftar Section 1260H tidak secara otomatis membekukan aset, melarang transaksi, ataupun menghentikan perdagangan sekuritas perusahaan yang tercantum.

Dampak utamanya lebih pada pembatasan kerja sama pengadaan dengan Pentagon serta meningkatnya pengawasan kepatuhan terhadap perusahaan yang masuk dalam daftar.

Sebelumnya, pihak Pentagon menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam daftar tersebut dianggap memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan ekosistem industri militer China atau program integrasi militer dan sipil di negara tersebut.(BY)