Labuhanbatu, Fajarharapan.id – Kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Labuhanbatu terus menuai keluhan dari masyarakat. Kali ini, warga PNK Kecamatan Rantau Utara, mengaku kesulitan mendapatkan gas melon di pangkalan yang berada di lingkungan tempat tinggal mereka.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Labuhanbatu, Tommy Raymen, Jumat (5/6/2026) malam, turun langsung menemui warga dan meninjau kondisi di lapangan. Ia menyatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tidak meratanya distribusi gas elpiji subsidi.
Salah seorang warga PNK, Parlan (61), mengaku keluarganya kesulitan membeli gas elpiji subsidi di pangkalan LPG 3 kilogram Dewi Varanju yang berada di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya.
Menurut Parlan, pada Selasa lalu istrinya mendatangi pangkalan tersebut untuk membeli gas elpiji 3 kilogram. Namun, permintaan itu ditolak oleh petugas yang berjaga dengan alasan bukan pelanggan atau nasabah pangkalan tersebut.
“Istri saya datang untuk membeli gas, tapi tidak dibolehkan. Katanya bukan nasabah mereka. Akhirnya terpaksa mencari gas ke tempat lain,. Kalau pemilik pangkalan ini bukan orang sini, dia orang Rantauprapat, disini cuma pangkalan nya aja yang jaga pun orang disuruhnya,” ujar Parlan.
Karena tidak berhasil mendapatkan gas di pangkalan, istrinya harus berkeliling mencari elpiji hingga ke sejumlah kios di wilayah Bilah Barat. Di lokasi tersebut, gas elpiji 3 kilogram diperoleh dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga eceran yang seharusnya.
Parlan juga mengaku sering melihat warga dari luar lingkungan datang membeli gas dalam jumlah besar menggunakan becak maupun kendaraan lainnya. Kondisi itu membuat warga sekitar khawatir ketersediaan gas subsidi tidak lagi diprioritaskan untuk masyarakat setempat yang berhak menerima manfaat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Labuhanbatu Tommy Raymen mengatakan gas elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Karena itu, distribusinya harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran.
Menurut Tommy, keluhan warga terkait sulitnya memperoleh gas subsidi harus menjadi perhatian serius bagi pihak terkait, termasuk agen, pangkalan, dan pemerintah daerah. Ia meminta adanya pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi praktik penyaluran yang merugikan masyarakat.
“Kami akan menindaklanjuti keluhan ini dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan gas subsidi, sementara ada pihak-pihak tertentu yang membeli dalam jumlah besar,” tegas Tommy.
Sementara pihak pangkalan belum berhasil dimintai keterangan terkait hal itu.
