Kuala Kapuas, fajarharapan.id – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memperkuat langkah strategis dalam pengelolaan New Site Development (NSD) dan rumah susun (rusun) agar berjalan tertib, terarah, dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I Sangkai, menegaskan pengelolaan aset tersebut harus dilakukan secara serius dan terukur. Ia menekankan pentingnya menjaga agar seluruh aset tetap menjadi milik pemerintah daerah.
“Pengelolaan NSD dan rusun harus dipastikan tetap berada dalam penguasaan Pemkab Kapuas dan dimanfaatkan secara optimal untuk masyarakat,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi di ruang rapat Sekda, Jumat (20//2/2026).
Menurutnya, setiap langkah yang diambil harus didukung regulasi yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap mendorong percepatan penataan, namun harus berjalan sesuai aturan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kapuas sebagai leading sector, dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait.
Dalam forum itu, Kepala Disperkimtan Kapuas, Yan Hendri Ale, memaparkan kondisi terkini NSD dan rusun, termasuk jumlah unit yang telah terbangun serta data penghuni berdasarkan hasil pendataan lapangan.
Ia juga meminta arahan pimpinan daerah terkait langkah penertiban yang akan dilakukan guna mendukung optimalisasi pemanfaatan aset.
Pemerintah daerah menilai penertiban menjadi langkah penting untuk memastikan pemanfaatan rusun dan kawasan NSD tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Selain itu, sinergi antar perangkat daerah juga terus diperkuat agar pengelolaan aset dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui upaya ini, Pemkab Kapuas berharap seluruh aset daerah dapat terjaga dengan baik sekaligus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(Fjr)
