Makassar, fajarharapan.id – Pendekatan keselamatan transportasi dinilai perlu bergeser dari pola responsif menjadi preventif berbasis data guna menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Hal itu disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Diskusi Keselamatan Transportasi yang mempertemukan unsur Penta Helix di Makassar, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Dr. Pria Budi, S.I.K., M.H., serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, BPTD Kelas II Sulsel, BBPJN Sulsel, Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel, DPD Organda Sulsel, PT Makassar Metro Network, RSUP Wahidin Sudirohusodo, RSUP Makassar, komunitas ojek online, hingga akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas secara terpadu di wilayah Sulawesi Selatan. Pendekatan Penta Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem keselamatan yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Awaluddin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Triwulan I 2026, nilai santunan di Sulawesi Selatan meningkat sebesar 11,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah kecelakaan lalu lintas juga mengalami kenaikan sekitar 8 persen menjadi lebih dari 2.000 kasus.
Secara nasional, data IRSMS Korlantas Polri mencatat lebih dari 151 ribu kejadian kecelakaan setiap tahun dengan jumlah korban melampaui 217 ribu orang. Tren tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan menjadi perhatian serius seluruh pihak.
Ia menegaskan, peran Jasa Raharja tidak hanya terbatas pada penyaluran santunan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem pencegahan kecelakaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan titik rawan kecelakaan (blackspot), edukasi yang tersegmentasi, serta peningkatan kapasitas respons pertama di lapangan.
“Kecelakaan tidak hanya berdampak pada hilangnya nyawa, tetapi juga mengguncang kondisi sosial ekonomi keluarga, karena sebagian besar korban berada pada usia produktif. Karena itu, kami mendorong pergeseran pendekatan dari responsif menjadi preventif melalui sistem yang terintegrasi,” ujar Awaluddin.
Sementara itu, Dirlantas Polda Sulsel Kombes Pol. Pria Budi menyampaikan bahwa meskipun jumlah kecelakaan meningkat 8 persen, angka fatalitas korban meninggal dunia justru berhasil ditekan hingga 24 persen, dari 234 orang pada Triwulan I 2025 menjadi 179 orang pada periode yang sama tahun 2026.
Data juga menunjukkan sebanyak 74 persen kecelakaan merupakan kecelakaan tunggal, dengan 78 persen kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Waktu kejadian paling dominan terjadi pada pukul 15.00 hingga 18.00 WITA, umumnya dalam kondisi cuaca cerah dan jalan yang relatif baik.
Polda Sulawesi Selatan telah memetakan sejumlah titik rawan kecelakaan dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Makassar, Maros, Barru, dan Pangkep. Upaya penegakan hukum juga diperkuat melalui 89 unit ETLE yang terdiri dari 14 unit statis dan 74 unit handheld.
“Banyak korban meninggal bukan semata akibat kecelakaan, tetapi karena terlambatnya penanganan awal. Penanganan cepat pada golden period sangat menentukan peluang keselamatan korban,” tegasnya.
Dalam forum tersebut juga disepakati sejumlah langkah strategis, antara lain penguatan edukasi keselamatan berkendara secara interaktif di titik rawan kecelakaan, perluasan program E-PELANTAS ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, serta integrasi sistem SIM-RS dengan platform JR Care untuk mempercepat penerbitan Guarantee Letter bagi korban kecelakaan.
Selain itu, peserta forum mengusulkan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) bagi komunitas pengemudi sebagai first responder guna menekan angka fatalitas pada fase penanganan awal.
Dari sisi infrastruktur, Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan sepanjang 1.000 kilometer pada periode 2025–2027. Sementara itu, Dinas Perhubungan berkomitmen menambah koridor angkutan umum dari dua menjadi tiga koridor.
Jasa Raharja menilai forum kolaboratif seperti ini penting untuk menyusun peta jalan keselamatan transportasi berbasis data dan kondisi lokal. Permasalahan keselamatan lalu lintas dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.(*)
