Padang, fajarharapan.id – Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah dan Vasko Ruseimy, tercatat sebagai periode penuh ujian. Belum genap satu siklus pemerintahan berjalan normal, Sumatera Barat justru dihadapkan pada rentetan bencana alam yang datang bertubi-tubi, menguji kapasitas kepemimpinan, koordinasi birokrasi, serta ketahanan sosial masyarakat.
Sejak 2024, banjir bandang, longsor, dan bencana hidrometeorologi melanda berbagai wilayah. Sejumlah kabupaten dan kota mengalami kerusakan infrastruktur serius—jalan provinsi terputus, jembatan ambruk, lahan pertanian rusak, serta ribuan rumah terdampak. Korban jiwa pun tidak sedikit. Saat proses rehabilitasi dan pemulihan masih berlangsung, gelombang bencana berikutnya kembali terjadi pada 2025 dengan dampak yang lebih luas.
Situasi ini menciptakan tekanan berlapis. Infrastruktur publik terganggu, distribusi logistik tersendat, aktivitas ekonomi melambat, dan beban fiskal daerah meningkat tajam. Pemerintah provinsi harus bergerak cepat dalam tiga fase sekaligus: tanggap darurat, rehabilitasi, dan perencanaan rekonstruksi jangka menengah.
Dalam konteks inilah kepemimpinan diuji bukan sekadar pada aspek administratif, tetapi pada ketegasan komando dan kemampuan menjaga stabilitas sosial. Mahyeldi memilih pendekatan komando terpadu berbasis data. Koordinasi lintas OPD diperkuat, komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota diintensifkan, dan sinergi dengan pemerintah pusat dipercepat.
Di sisi lain, Vasko tampil aktif di lapangan. Kehadirannya di lokasi terdampak bencana, berdialog langsung dengan warga, serta memastikan distribusi bantuan berjalan efektif menjadi bagian dari respons cepat pemerintah provinsi. Pendekatan ini membangun kepercayaan publik di tengah situasi penuh ketidakpastian.
Tantangan terbesar bukan hanya pada fase tanggap darurat, melainkan pada fase pemulihan. Kerusakan jalan dan jembatan berdampak pada rantai distribusi pangan dan kebutuhan pokok. Lahan pertanian yang terdampak mempengaruhi produksi dan pendapatan petani. Pemerintah provinsi harus memastikan rehabilitasi berjalan cepat tanpa mengganggu stabilitas anggaran rutin.
Dalam tekanan tersebut, stabilitas sosial-ekonomi menjadi prioritas utama. Program perlindungan sosial diperkuat, layanan kesehatan dan pendidikan dijaga agar tetap berjalan, serta dukungan terhadap UMKM terdampak disalurkan secara bertahap. Pemerintah provinsi menyadari bahwa krisis bencana berpotensi berkembang menjadi krisis sosial jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Kondisi fiskal daerah pun mengalami tekanan signifikan. Kebutuhan belanja untuk perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, serta pemulihan layanan dasar meningkat, sementara kapasitas fiskal memiliki keterbatasan. Strategi yang ditempuh adalah penajaman prioritas belanja dan percepatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk dukungan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, di tengah fokus pemulihan, agenda pembangunan strategis tidak sepenuhnya berhenti. Proyek infrastruktur prioritas tetap dikawal. Percepatan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik dipandang penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran distribusi logistik, terutama ketika jalur-jalur alternatif terdampak bencana.
Keberlanjutan Jalan Tol Padang–Sicincin juga tetap menjadi perhatian. Konektivitas regional dinilai krusial dalam mempercepat pemulihan ekonomi, membuka akses pasar, dan menarik investasi baru yang dibutuhkan pascabencana.
Di sektor pertanian, rehabilitasi jaringan irigasi dan perbaikan lahan terdampak dilakukan secara bertahap. Pemerintah mendorong pendekatan pemulihan berbasis mitigasi risiko, agar infrastruktur yang dibangun kembali memiliki standar teknis yang lebih adaptif terhadap potensi banjir dan longsor di masa mendatang.
Refleksi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi–Vasko di tengah bencana menunjukkan pola kepemimpinan yang menekankan stabilitas, kolaborasi, dan kehati-hatian fiskal. Fokusnya bukan pada ekspansi besar-besaran, melainkan memastikan masyarakat tetap terlindungi dan layanan dasar tidak terganggu.
Bencana memang menjadi ujian berat. Namun, dalam setiap krisis terdapat momentum untuk memperkuat sistem. Penguatan tata ruang berbasis mitigasi, integrasi data kebencanaan dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi pelajaran penting dari tahun pertama ini.
Ke depan, tantangan masih ada. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Karena itu, pembangunan Sumatera Barat harus semakin adaptif dan berbasis ketahanan wilayah. Transformasi ekonomi dan penguatan infrastruktur harus berjalan seiring dengan strategi mitigasi risiko.
Satu tahun ini dapat dibaca sebagai fase bertahan dan menata ulang arah. Di tengah badai yang datang silih berganti, kepemimpinan Mahyeldi–Vasko berupaya memastikan Sumatera Barat tidak terpuruk, tetapi tetap berdiri, bergerak, dan menyiapkan fondasi untuk bangkit lebih tangguh.(Adv)
