Solsel, fajrharapan.id – Wakil Bupati (Wabup) Solok Selatan, H. Yulian Efi, melontarkan penekanan keras soal pentingnya kesamaan pemahaman dan kekompakan antarperangkat daerah. Ia menilai, masih ada kecenderungan sebagian unit kerja berjalan sendiri-sendiri, terutama dalam peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA).
Pernyataan itu disampaikan Yulian Efi saat memimpin apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Senin (19/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan pendekatan sektoral semata.
Menurut Wabup, KPA memiliki posisi krusial karena bertanggung jawab langsung terhadap penggunaan anggaran negara. Jika pemahaman dan koordinasi lemah, maka dampaknya bukan hanya pada administrasi, tetapi juga pada hasil pembangunan yang tidak maksimal di lapangan.
Di sisi lain, urusan PPA disebutnya bukan sekadar formalitas program. Perlindungan perempuan dan anak, kata dia, harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan daerah, bukan hanya ditempatkan sebagai pelengkap agenda tahunan. Faktanya, masih banyak program yang belum sepenuhnya menyentuh substansi kebutuhan kelompok rentan tersebut.
Sebagaimana dikutip berbagai sumber di internal pemerintahan daerah, Yulian Efi menilai penguatan sinergi antarperangkat daerah mutlak diperlukan agar program berjalan tepat sasaran. Bukan cuma itu, ia juga mengingatkan bahwa lemahnya koordinasi sering berujung pada rendahnya kualitas pelaksanaan kegiatan.
Dia turut menyinggung pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Ia meminta agar seluruh kegiatan fisik tetap berpedoman pada perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan mutu dan ketepatan waktu.
Ia menekankan bahwa keterlambatan pekerjaan dan persoalan administrasi sering kali bermula dari kurangnya pengawasan sejak awal. Ini jadi sinyal bahwa pengendalian internal masih perlu diperkuat di semua lini pemerintahan daerah.
Meski begitu, tidak semua pelaksanaan program berjalan lambat. Beberapa perangkat daerah dinilai sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun tetap membutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektor agar hasilnya lebih terasa bagi masyarakat.
Menutup arahannya, Yulian Efi mengajak seluruh ASN untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak ditentukan oleh satu pihak, melainkan oleh kerja kolektif yang solid dan saling menguatkan. (sdw)
