Jakarta, fajarharapan.id – Suara Mahfud MD kembali menggema, kali ini bukan di ruang sidang atau panggung politik, melainkan dalam sebuah percakapan terbuka yang menyorot hati nurani bangsa. Mantan Menko Polhukam itu berbicara lantang tentang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, yang disebutnya sebagai proyek ambisius penuh catatan dan meninggalkan beban besar bagi rakyat Indonesia.
“Jangan hanya bangga dengan kecepatannya. Lihat juga berapa mahal harga yang harus dibayar,” ujar Mahfud sebagaimana dikutip tayangan podcast Forum Keadilan TV, Kamis (30/10/2025).
Menurut Mahfud, di balik kebanggaan atas pencapaian infrastruktur modern itu, tersimpan kenyataan pahit: utang luar negeri yang menumpuk hingga Rp116 triliun, dengan bunga tahunan sekitar Rp2 triliun. Ia menyebut, angka itu bukan sekadar statistik, melainkan beban nyata yang kelak harus ditanggung negara dan rakyatnya.
Mahfud menegaskan, publik berhak mengetahui secara transparan bagaimana proyek sebesar itu dijalankan — dari skema pembiayaan, proses negosiasi, hingga pengawasan penggunaan dana. “Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton dari proyek yang uangnya mereka sendiri yang akan melunasi,” katanya dengan nada tajam.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyinggung peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan penuh untuk memanggil siapa pun yang dianggap mengetahui seluk-beluk proyek tersebut, termasuk Presiden Joko Widodo.
“Dalam tahap penyelidikan, siapa pun bisa dipanggil. Termasuk presiden, kalau dianggap tahu sesuatu,” jelasnya. Ia menambahkan, penyelidikan bukan berarti penetapan tersangka, melainkan upaya mencari kebenaran dari awal. “Ini bukan soal politik, tapi soal tanggung jawab moral dan hukum,” tegasnya.
Mahfud kemudian menelusuri kembali jejak panjang proyek yang kini menjadi sorotan publik. Ia mengingatkan bahwa proyek kereta cepat itu mulai digagas pada tahun 2015, hanya beberapa bulan setelah Jokowi dilantik sebagai presiden. Pada awalnya, kerja sama ditawarkan ke Jepang melalui skema government to government (G to G) dengan nilai sekitar 6,2 miliar dolar AS.
Namun, arah proyek mendadak berubah. Pemerintah kemudian memilih China dengan janji bahwa proyek akan dikerjakan tanpa jaminan dari negara. Faktanya, janji itu tak sepenuhnya ditepati. Seiring berjalannya waktu, biaya membengkak, utang menumpuk, dan bunga terus berjalan.
Kini, ketika kereta cepat Whoosh sudah meluncur di atas rel modernnya, Mahfud mengingatkan bahwa kecepatan tidak boleh menutupi kebenaran. Ia menilai, keberanian membangun harus diiringi dengan keberanian untuk membuka data kepada publik.
“Rakyat berhak tahu, karena rakyatlah yang akan menanggung akibatnya,” ucap Mahfud. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang membuat banyak pihak terdiam:
“Proyek ini boleh cepat, tapi jangan sampai nurani kita tertinggal jauh di belakang relnya.”
Pernyataan itu pun menjadi refleksi keras di tengah gegap gempita pembangunan. Sebuah pengingat bahwa kemajuan bukan hanya tentang seberapa cepat kereta melaju, melainkan seberapa jujur negara berjalan.(Ab)
