Breaking News
*Tinjau Sejumlah Infrastrukur Terdampak Bencana di Solok, Wapres Dorong Percepatan Perbaikan Akses dan Layanan Publik* Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/09/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung dampak bencana sekaligus memastikan langkah pemulihan dan perbaikan dapat segera dilakukan. Pada kesempatan ini, Wapres meminta pemulihan akses utama dan infrastruktur terdampak dilakukan secepat mungkin untuk memastikan mobilitas dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. “Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatam masyarakat harus menjadi prioritas,” ungkapnya. Saat meninjau Jembatan Arosuka yang menjadi akses penghubung Kota Padang dan Kabupaten Solok, Wapres menginstrusikan agar kebutuhan sarana dan prasarana jembatan, termasuk ruas jalan di sekitarnya yang terdampak banjir, segera ditangani. “Akses utama jalan dan jembatan harus dipulihkan secepat mungkin. Utamakan juga aspek keselamatan warga yang melintas,” tegasnya. Dari infrastruktur penghubung antardaerah, perhatian Wapres kemudian berlanjut pada fasilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang turut terdampak, Wapres meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan. Sebagaimana dilaporkan, banjir bandang pada Senin malam (21/09/2026) lalu, merusak sedikitnya 12 bangunan perkantoran di wilayah Kabupaten Solok. Untuk itu, pendataan tersebut diperlukan guna menentukan bentuk penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya, sekaligus menjaga agar pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan. “Untuk fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terdampak, segera didata, mana yang membutuhkan penanganan darurat, mana yang membutuhkan perbaikan permanen. [Hal] yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti,” pinta Wapres. Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti setelah air surut. Material lumpur, pasir, batu, kayu, hingga longsoran perlu segera dibersihkan agar akses masyarakat dapat kembali terbuka. Selain itu, pemulihan jalan dan jembatan, kawasan permukiman, lahan pertanian, masjid, fasilitas umum, serta kantor pemerintahan perlu dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas masyarakat, distribusi bantuan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal. Sejalan dengan Wapres, dalam rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang di Posko Utama, Bupati Solok Jon Firman Pandu menjelaskan sejumlah kebutuhan prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti dalam tahap pemulihan. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan sabo dam sebagai langkah mitigasi bencana, serta perbaikan berbagai fasilitas dan sarana yang terdampak. “Rencana pembangunan Sabodam, ke depan ini penting. Selain itu perbaikan gedung kantor yang berkaitan dengan palayanan publik, perbaikan sawah, rumah, dan masjid,” ujarnya. Percepatan penanganan di berbagai sektor tersebut diharapkan dapat segera memulihkan akses dan layanan dasar masyarakat, sekaligus mendukung kembalinya aktivitas warga secara bertahap setelah bencana. Solok, 25 September 2026 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden Beri Arahan Forkopimda, Wapres Tekankan Prioritas Tanggap Darurat dan Konsolidasi Penanganan Bencana Solo Wapres Minta Nakes RSUD Arosuka Solok Tangani Korban Bencana hingga Pulih dan Antisipasi Penyakit Pascabencana Sekda Sumbar: Penguatan ETPD Dorong Tata Kelola Keuangan Daerah Lebih Efektif dan Akuntabel Wapres Gibran Tinjau Dampak Banjir Bandang Solok, Tekankan Percepatan Penanganan dan Pemulihan

Polri Serahkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan kepada 15 Perusahaan Obvitnas

Kakorsabhara Polri Irjen M. Ritonga.
Kakorsabhara Polri Irjen M. Ritonga.

Jakarta – Irjen M. Ritonga, yang menjabat sebagai Kakorsabhara Polri, mewakili Kabaharkam Polri, secara resmi memberikan sertifikat audit sistem manajemen pengamanan kepada 15 perusahaan yang tergolong dalam kategori Objek Vital Nasional (Obvitnas). Acara ini diselenggarakan di Jakarta sebagai bentuk apresiasi Polri terhadap penerapan sistem manajemen pengamanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam sambutannya, Ritonga menegaskan bahwa penerapan sistem manajemen pengamanan sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan, khususnya yang memiliki bisnis inti strategis dan berdampak pada kepentingan publik.

“Kelima belas perusahaan yang menerima sertifikat ini telah menunjukkan komitmen mereka dalam mengimplementasikan sistem pengamanan modern. Ini bukan sekadar soal kepatuhan, tetapi juga merupakan investasi untuk menciptakan lingkungan yang aman, baik bagi karyawan maupun untuk kepentingan nasional,” ujar Ritonga pada Senin (23/12/2024).

Perusahaan-perusahaan yang berhasil meraih penghargaan Gold Reward di antaranya:

PT PetroChina International Jabung Ltd (Jambi)
PT Pertamina Hulu Mahakam Zona 8 Regional 3 (Balikpapan)
PT Perusahaan Gas Negara Tbk – Station Gas Bojonegara (Serang)
PT LRT Jakarta (Jakarta)
DCC dan Server SCADA – PT PLN UP2D Banten (Tangerang)
DCC dan Server SCADA – PT PLN UP2D Jakarta (Jakarta Pusat)
PT Pupuk Kaltim (Bontang)
PT PLN UIP2B Jamali Jawa Control Center (Depok)
PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatra (Kepulauan Seribu)
PT PLN UIT Jawa Bagian Barat UPT Gandul (Depok)
PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Sumatra Utara)
PT Hutama Karya Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (Tanjung Priok)
PT PGE Tbk Area Kamojang (Bandung)
PT Bukit Asam Tbk Unit Pertambangan Tanjung Enim (Sumatra Selatan)
PT Pertamina Port and Logistik Shorebase Tanjung Batu (Balikpapan).
Ritonga menekankan bahwa pencapaian ini harus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan standar keamanan perusahaan. “Perbaikan yang berkelanjutan harus tetap menjadi fokus utama. Dalam tiga tahun ke depan, audit ulang akan dilakukan untuk memastikan kelanjutan standar keamanan ini,” ujarnya.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2019, sistem manajemen pengamanan telah menjadi model baru yang terintegrasi dengan era digital.

“Dengan pengamanan yang baik, kita turut mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” kata Ritonga.

Penyerahan sertifikat ini membuktikan komitmen Polri dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang aman dan kondusif di Indonesia.(BY)