 |
| Khairuddin Simanjuntak (nomor tiga dari kiri) dalam sebuah acara di Bukittinggi, Minggu (12/2/2023). (ist) |
Bukittinggi, fajarharapan.id – Khairuddin Simanjuntak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mengaku miris dengan kondisi Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) saat ini.
“Masih banyak yang harus dibenahi di kedua daerah yang bersaudara kandung itu,” ujar Khairuddin kepada fajarharapan.id di Bukittinggi, Minggu (12/2/2023). Ia juga menyebut, perlu kerja ekstra keras untuk membuat kedua daerah menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.
Makanya, menurut anggota DPRD Sumbar dari Dapil Pasaman dan Pasaman Barat ini, dalam sejumlah kesempatan pertemuan dengan Gubernur Sumbar dan pejabat pengambil keputusan lainnya di tingkat provinsi, ia selalu menggaungkan perhatian lebih untuk kedua daerah.
“Saya sering tanpa tedeng aling-aling minta pada Pak Gubernur dan pejabat lainnya di tingkat provinsi agar Pasaman dan Pasaman Barat jangan dianaktirikan,” tandasnya.
Menurut Khairuddin, realitas objektif yang dihadapi Pasaman sudah sejak lama antara lain cakupan hutan lindung yang sangat luas di daerah itu, yang pernah mencapai hampir 80 persen dari total luas wilayah, yang menghambat banyak upaya untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.
Beruntung, menurut Khairuddin, di periode pertama Benny Utama menjabat sebagai Bupati Pasaman sudah dilakukan upaya, dan hasilnya sekitar 17.000 hektar lahan sudah berhasil dikeluarkan dari kawasan hutan lindung.
Padahal, menurut Khairuddin, Pasaman memiliki potensi SDA (sumber daya alam) berlimpah, yang nyaris tidak tersentuh karena sebagian potensi itu berada di dalam kawasan hutan lindung.
“Pasaman punya potensi pasir kuarsa, punya potensi tambang timah, emas, dan lainnya,” ungkap Khairuddin. “Belum lagi potensi di sektor perkebunan,” tambah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar itu.
Tapi, tambah Khairuddin, sejumlah potensi itu nyaris tidak tergali dan terkelola dengan baik lantaran terbentur dengan regulasi terkait dengan kawasan hutan lindung.
Sementara di Pasbar yang mengandalkan perkebunan, menurut Khairuddin, sejauh ini belum mampu memberi dampak signifikan bagi perbaikan ekonomi masyarakat karena sebagian besar perkebunan itu dikuasai oleh para pemilik modal. “Masyarakat kebanyakan hanya jadi kuli di negerinya sendiri,” sebut Khairuddin. (spa)
