Kasus Penyadapan Prabowo Memanas, Yusril: Dugaan Makar Harus Diungkap Setuntas-tuntasnya

Yusril Ihza Mahendra beri keterangan tenrang kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo.
Yusril Ihza Mahendra beri keterangan tenrang kasus penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo.
Jakarta, fajarharapan.id – Pemerintah memastikan perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan memasuki tahapan penting. Gelar perkara yang dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026) diharapkan dapat mengungkap lebih jauh dugaan keterkaitan kasus tersebut dengan tindak pidana makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa agenda gelar perkara tersebut direncanakan berlangsung pada Kamis. Hal itu diungkapkannya saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (18/11/2026).

“Besok, insyaallah,” ujar Yusril ketika ditanya mengenai jadwal pelaksanaan gelar perkara.

Menurut Yusril, lokasi pelaksanaan gelar perkara kemungkinan tidak berada di Markas Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, melainkan di Kejaksaan Agung. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan besarnya perhatian dan keseriusan perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Ia menjelaskan, koordinasi antarlembaga masih terus dilakukan untuk mematangkan pelaksanaan agenda tersebut. Sejumlah pihak, termasuk ahli hukum dan pengacara, juga direncanakan dilibatkan guna memberikan pandangan serta memastikan proses berjalan terbuka.

“Saya dengar masih dilakukan koordinasi hari ini dan kita tunggu perkembangan besok bagaimana diselenggarakannya gelar perkara ini,” kata Yusril.

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara ini turut menjadi perhatian publik setelah menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga orang lainnya yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

 

Dugaan Motif Makar Terus Didalami

Lebih jauh, Yusril mengungkapkan bahwa hasil pendalaman penyidik mulai menunjukkan adanya petunjuk yang mengarah pada dugaan motif makar di balik aktivitas penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Menurutnya, tindakan penyadapan terhadap seorang presiden tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa, terutama apabila terdapat tujuan politik yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala negara.

Yusril berpandangan, dugaan penyadapan terhadap Presiden dapat dikaitkan dengan tindak pidana makar apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan hukum.

“Apalagi yang disadap ini adalah presiden, maka menurut pendapat saya dan juga pendapat banyak para ahli pidana maupun ahli hukum tata negara bahwa penyadapan terhadap presiden itu memang tergolong sebagai satu tindak pidana makar,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penyidik telah mendalami sejumlah barang bukti elektronik, termasuk rekaman percakapan yang ditemukan dari telepon seluler para tersangka serta perangkat komputer.

Dari hasil penelusuran tersebut, disebutkan terdapat sejumlah petunjuk yang dinilai berkaitan dengan tujuan di balik dugaan penyadapan ilegal. Salah satu kemungkinan yang tengah didalami adalah adanya upaya membuat Presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara normal.

Yusril menegaskan, sejauh ini belum ditemukan keterkaitan bukti yang mengarah pada rencana pembunuhan terhadap Presiden. Karena itu, pendalaman harus dilakukan secara hati-hati agar kesimpulan hukum benar-benar didasarkan pada fakta dan alat bukti.

“Memang ditemukan petunjuk ke arah betul-betul ada satu perbuatan makar dengan satu tujuan tertentu, paling tidak tujuannya itu membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, gelar perkara yang dijadwalkan berlangsung Kamis menjadi momentum penting untuk memperjelas konstruksi hukum dan sejauh mana dugaan makar tersebut dapat dibuktikan.

Yusril meminta agar seluruh rangkaian perkara diusut secara menyeluruh tanpa ada informasi maupun fakta hukum yang disembunyikan. Menurutnya, keterbukaan dan ketelitian menjadi hal penting dalam menangani perkara yang menyangkut keamanan serta stabilitas negara.

“Dan saya berprinsip bahwa yang namanya tindakan, tindak pidana makar itu memang harus diungkap setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya, jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi,” tegas Yusril.(Fth)

 

Editor: Edwardi