Kuala Kapuas, fajarharapan.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat terus menunjukkan perkembangan. Melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2026, sebanyak 136 rumah warga menjadi sasaran pembenahan yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas.
Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas dengan total anggaran mencapai Rp3,4 miliar tersebut kini mencatatkan progres menggembirakan. Hingga saat ini, realisasi pelaksanaan perbaikan rumah telah mencapai 96 persen.
Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat, aman, dan nyaman, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam memperbaiki kondisi tempat tinggalnya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Kapuas, Drs. Yan Hendri Ale, MT, melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Ade Lesmana, ST, MM, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan RTLH tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap calon penerima harus melalui proses seleksi berdasarkan persyaratan administrasi, kondisi sosial ekonomi, serta penilaian teknis terhadap kondisi bangunan rumah.
Dari sisi administrasi, calon penerima diwajibkan memiliki penghasilan di bawah batas yang telah ditentukan, belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah sejenis, serta mempunyai lahan sendiri atau bukti kepemilikan tanah dengan status yang jelas.
Sementara dari aspek teknis, rumah yang diusulkan harus benar-benar memenuhi kriteria sebagai hunian tidak layak, terutama pada komponen utama bangunan seperti atap, lantai, dan dinding yang kondisinya sudah tidak memenuhi standar kelayakan.
Tak hanya mengandalkan bantuan pemerintah, penerima juga dituntut memiliki semangat gotong royong.
Mereka harus bersedia memberikan kontribusi atau swadaya dalam proses perbaikan rumah, baik secara mandiri maupun melalui dukungan pemerintah desa dan kelurahan.
“Selain memenuhi persyaratan tersebut, penerima bantuan juga harus memiliki komitmen untuk berswadaya atau memberikan kontribusi dalam proses perbaikan rumah, baik secara pribadi maupun melalui dukungan pemerintah desa atau kelurahan,” ujar Ade Lesmana, Selasa (10/11/2026).
Melalui program ini, Pemkab Kapuas berharap bantuan yang diberikan tidak sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang sebelumnya mengalami kerusakan pada bagian-bagian utama diharapkan dapat berubah menjadi tempat tinggal yang lebih aman, sehat, nyaman, dan layak untuk ditempati.
Lebih jauh, program RTLH juga menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus menekan potensi tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh di Kabupaten Kapuas.
Dengan progres yang telah mencapai 96 persen, program perbaikan RTLH tahun 2026 kini mendekati penyelesaian. Pemerintah daerah berharap seluruh sasaran perbaikan dapat dituntaskan sehingga manfaat anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. (FJR)
