Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka kesempatan bagi sektor swasta dan masyarakat untuk ikut membantu pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito ketika dimintai tanggapan mengenai kabar pengusaha Haji Isam yang disebut mendapat tugas sebagai koordinator penanganan karhutla.
Tito mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai informasi tersebut. Namun, ia menilai penanganan karhutla tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Menurutnya, berbagai pihak dapat mengambil peran selama memiliki kemampuan dan tujuan yang baik.
“Saya kurang tahu, tapi kalau untuk penanggulangan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah,” ujar Tito di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Ia menjelaskan, perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan maupun pertambangan juga memiliki kepentingan dalam menjaga kondisi lingkungan di wilayah operasionalnya. Kebakaran hutan dan lahan dapat memberikan dampak luas, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya membutuhkan kerja sama banyak pihak.
“Termasuk perusahaan-perusahaan sawit, tambang, kan semua terdampak. Jadi boleh saja masyarakat untuk berpartisipasi,” kata Tito.
Menurut Tito, keterlibatan sektor swasta bukan persoalan selama dilakukan dalam kerangka membantu penanganan bencana. Pemerintah pada prinsipnya tidak menutup ruang bagi perusahaan maupun masyarakat yang ingin berkontribusi dalam mengatasi kebakaran.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat respons terhadap karhutla yang muncul di berbagai daerah.
Dengan demikian, penanganan karhutla di Indonesia diharapkan tidak hanya mengandalkan kapasitas pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan dari pihak-pihak lain yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk membantu di lapangan.(BY)
