Jakarta – Pemerintah meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring kondisi kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober 2026. Hingga saat ini, luas area yang terdampak kebakaran telah mencapai lebih dari 107.000 hektare.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kondisi cuaca kering yang berkepanjangan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengendalian karhutla. Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
“Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektare lebih sampai dengan hari ini,” ujar Djamari.
Menurut Djamari, pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk mengatasi kebakaran, baik melalui operasi di darat maupun dukungan dari udara.
Puluhan Helikopter Dikerahkan
Untuk mempercepat penanganan dari udara, Satgas Udara telah mengoperasikan sekitar 43 helikopter. Selain itu, sejumlah pesawat bersayap tetap atau fixed-wing juga disiapkan dengan jumlah yang dapat mencapai 10 hingga 15 unit, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Kita sudah mulai mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu, sebagai catatan, dalam langkah melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed-wing juga bisa antara 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan,” kata Djamari.
Tak hanya mengandalkan kekuatan udara, pemerintah juga menyiapkan personel serta berbagai perangkat pendukung untuk operasi pemadaman di wilayah terdampak.
“Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat,” lanjutnya.
OMC Bergantung pada Kondisi Awan
Djamari menilai intervensi dari udara menjadi salah satu metode yang efektif untuk membantu mengatasi kebakaran, terutama melalui upaya mendatangkan hujan dengan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Menurutnya, pelaksanaan OMC yang dilakukan bersama BMKG dan BNPB dapat membantu membasahi wilayah yang terdampak sehingga potensi penyebaran api bisa ditekan.
“Operasi udara sebenarnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan yang dilakukan oleh BMKG dan BNPB, itu yang paling tepat, paling efektif,” ungkapnya.
Namun, upaya tersebut memiliki keterbatasan karena tidak dapat dilakukan kapan saja. Penyemaian awan membutuhkan kondisi atmosfer tertentu, terutama adanya awan yang sesuai untuk menjadi sasaran operasi.
“Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi yaitu kita menemukan ada awan hujan, istilahnya awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan,” jelas Djamari.
Dengan prediksi kemarau yang masih berlangsung hingga Oktober, pemerintah perlu mempertahankan kesiapsiagaan serta mengoptimalkan kombinasi operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.(BY)
