Agam, fajarharapan.id – Komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal yang layak terus diperkuat. Salah satu langkah nyata yang kini didorong adalah percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam.
Keseriusan itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Lahan Hunian Tetap yang difasilitasi Kantor Staf Presiden (KSP) dan diikuti secara daring dari Ruang Rapat Bupati Agam, Jumat (19/6/2026).
Bupati Agam, Benni Warlis, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin masyarakat terdampak terlalu lama bertahan di hunian sementara. Karena itu, berbagai langkah strategis terus dilakukan agar pembangunan huntap dapat segera direalisasikan.
Pemkab Agam, kata Benni, telah menyiapkan lahan seluas 4 hektare di Nagari Dama Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, yang direncanakan untuk pembangunan 280 unit rumah. Selain itu, juga tersedia lahan untuk 48 unit rumah di Kecamatan Palembayan.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat korban bencana dapat kembali hidup dengan aman, nyaman, dan lebih baik,” ujar Benni.
Meski demikian, kebutuhan lahan masih belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Agam masih membutuhkan tambahan sekitar 8 hektare lagi agar seluruh kebutuhan hunian tetap bisa dipenuhi sesuai jumlah warga terdampak.
Untuk itu, Pemkab Agam telah mengajukan permohonan pemanfaatan lahan eks HGU PT Inang Sari melalui KSP dan Kementerian ATR/BPN. Lokasi tersebut dinilai strategis karena menjadi kawasan terdekat yang tersedia, dengan jarak sekitar 25 kilometer dari lokasi bencana.
Tak hanya untuk hunian, kawasan itu juga diproyeksikan menjadi pusat pengembangan fasilitas pendukung, termasuk Sekolah Rakyat dan sarana umum lainnya, sehingga mampu menciptakan lingkungan baru yang lebih tertata dan produktif bagi warga.
Bupati Benni juga menjelaskan, saat ini sebagian besar masyarakat terdampak telah menempati hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). Namun demikian, pembangunan huntap tetap menjadi prioritas utama sebagai solusi jangka panjang.
“Hunian tetap adalah kebutuhan mendesak. Ini bukan sekadar rumah, tetapi juga tentang mengembalikan rasa aman dan masa depan masyarakat,” tegasnya.
Dukungan dari pemerintah pusat pun terus mengalir. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Irnash Ahmady, memastikan pihaknya akan terus mengawal percepatan proses penyediaan lahan, termasuk menyiapkan langkah teknis bersama kementerian terkait.
Dalam waktu dekat, tim KSP bersama kementerian terkait dijadwalkan turun langsung ke Sumatera Barat untuk melihat kesiapan lahan dan memastikan proses pembangunan huntap bisa segera berjalan.
Langkah ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pusat terus diperkuat demi mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di Agam. Dengan kolaborasi yang solid, harapan untuk memiliki hunian yang aman dan permanen bagi para korban kini semakin dekat menjadi kenyataan.(Adv/Iban)
