Agam, fajarharapan.id – Pemerintah Kabupaten Agam terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah pusat. Berbagai langkah strategis dilakukan guna memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan penanganan maksimal, baik dari sisi akses infrastruktur maupun penyediaan hunian yang layak dan aman.
Keseriusan tersebut terlihat saat Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, mendampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meninjau langsung lokasi longsor di Km 82 ruas Koto Mambang–Balingka, Kecamatan Malalak.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan material longsor berjalan optimal sehingga akses transportasi masyarakat dapat segera kembali normal. Ruas jalan tersebut diketahui menjadi jalur penting yang menghubungkan sejumlah kawasan di Kabupaten Agam dengan Kota Bukittinggi serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Di lokasi, proses pembersihan material longsor menggunakan alat berat terus dilakukan secara intensif. Pemerintah Kabupaten Agam juga terus menjalin koordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait agar percepatan penanganan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana demi menjaga mobilitas masyarakat tetap lancar dan aman.
“Pemulihan akses jalan menjadi prioritas karena jalur ini sangat penting bagi aktivitas masyarakat dan distribusi ekonomi. Kami terus berupaya agar penanganannya dapat selesai secepat mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, Andre Rosiade mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam dalam menangani dampak bencana di wilayah Malalak. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana.
“Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat agar masyarakat segera merasakan manfaat dari percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana,” katanya.
Tidak hanya fokus pada pemulihan infrastruktur, perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Agam juga diwujudkan melalui kunjungan Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Raziras Rahmadillah, bersama rombongan.
Kunjungan tersebut diterima langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi AR, didampingi jajaran OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
Dalam pertemuan itu, dibahas perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana yang saat ini terus berjalan di sejumlah titik di Kabupaten Agam.
Raziras Rahmadillah menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memastikan progres pembangunan huntap berjalan sesuai perencanaan sehingga masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah yang aman, nyaman, dan layak huni.
Sekda Agam, Mhd. Lutfi AR, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Agam. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu percepatan pemulihan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, pembangunan huntap di Kabupaten Agam tersebar di kawasan Dama Gadang, Kecamatan Tanjung Raya serta Gumarang, Kecamatan Palembayan. Hingga saat ini, jumlah huntap mandiri tercatat sebanyak 1.089 unit, sementara huntap terpadu mencapai 669 unit.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Kabupaten Agam optimistis percepatan pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi pascabencana dapat berjalan optimal demi menciptakan masyarakat Agam yang lebih aman, tangguh, dan sejahtera.(Adv/Iban)
