Kuala Kapuas, fajarharapan.id — Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai memfokuskan perhatian pada penanganan warga terdampak pembangunan Jembatan Handel Bapalas di Kecamatan Basarang yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada 2026 mendatang. Selain percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah menegaskan proses relokasi masyarakat akan dilakukan dengan pendekatan komunikasi dan musyawarah agar hak-hak warga tetap terlindungi.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kapuas, Senin (8/6/2026). Rapat dipimpin langsung Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kapuas, Drs. Septedy, M.Si.
Sejumlah pejabat lintas instansi hadir dalam pertemuan itu, mulai dari jajaran Dinas Perkimtan, Dinas PUPR, pihak Kecamatan Basarang, hingga pemerintah desa setempat. Agenda utama rapat membahas langkah teknis penanganan masyarakat yang terdampak proyek pembangunan jembatan strategis tersebut.
Berbagai persoalan dibicarakan secara rinci, di antaranya penentuan lokasi relokasi warga, mekanisme ganti rugi, status lahan yang akan digunakan untuk kawasan pemukiman baru, hingga strategi sosialisasi kepada masyarakat agar proses pembangunan berjalan kondusif.
Kepala Desa Basarang dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat mendukung pembangunan Jembatan Handel Bapalas karena diyakini akan membuka akses transportasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Namun di sisi lain, warga juga berharap pemerintah memberikan kepastian terkait tempat tinggal baru apabila relokasi harus dilakukan.
Menurutnya, persoalan utama yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat adalah ketersediaan lahan untuk membangun rumah baru setelah nantinya pindah dari lokasi terdampak pembangunan.
“Pada dasarnya masyarakat mendukung pembangunan jembatan karena manfaatnya besar bagi daerah. Tetapi warga berharap ada solusi jelas terkait lahan tempat tinggal apabila relokasi dilakukan,” ujarnya dalam forum rapat.
Dukungan terhadap proyek pembangunan tersebut juga disampaikan pihak Kecamatan Basarang. Plh Camat Basarang bersama Sekcam Basarang menilai pembangunan jembatan akan menjadi penggerak kemajuan wilayah, terutama dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Meski demikian, mereka meminta agar proses relokasi dilaksanakan secara humanis dengan mengutamakan komunikasi terbuka bersama warga terdampak. Pendekatan persuasif dinilai penting agar seluruh tahapan pembangunan dapat diterima masyarakat tanpa menimbulkan konflik sosial.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Kapuas, Drs. Septedy, M.Si menekankan pentingnya percepatan koordinasi di lapangan. Ia meminta seluruh pihak terkait segera turun menemui masyarakat guna mendengarkan langsung aspirasi warga sebelum tahapan pembangunan dimulai.
Menurut Septedy, komunikasi langsung menjadi langkah penting agar pemerintah dapat menemukan solusi terbaik terkait relokasi dan ganti rugi, sekaligus meminimalkan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia juga mengarahkan agar dalam pekan ini dilakukan pertemuan langsung di lokasi pembangunan dengan melibatkan seluruh warga yang terdampak proyek Jembatan Handel Bapalas.
Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam waktu dekat akan kembali menggelar sosialisasi lanjutan bersama unsur kecamatan, pemerintah desa, Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan. Sosialisasi itu bertujuan menjelaskan pola penanganan relokasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkimtan Kabupaten Kapuas, Ade Lesmana, ST., MM berharap seluruh proses relokasi dapat berjalan lancar melalui sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan koordinasi yang intensif, pembangunan Jembatan Handel Bapalas diharapkan dapat terealisasi sesuai rencana tanpa mengabaikan kepentingan warga terdampak.(Fjr)
