Kota Pariaman – Perjuangan mewujudkan kemandirian fiskal di Kota Pariaman, Sumatera Barat memasuki babak baru. Di tengah keterbatasan anggaran dan semakin tingginya tuntutan pembangunan, Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman menggerakkan seluruh kekuatan hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk memburu potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Langkah itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2 yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Balaikota Pariaman, Selasa (2/6/2026).
Bagi Pemerintah Kota Pariaman, pendapatan daerah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan.
Di balik setiap rupiah yang berhasil dikumpulkan, terdapat harapan masyarakat terhadap jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih cepat, serta program kesejahteraan yang mampu menyentuh kebutuhan warga.
Karena itu, penguatan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi agenda strategis yang tidak bisa ditawar.
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, yang membuka rapat tersebut menegaskan bahwa PAD merupakan urat nadi pembangunan daerah.
Menurutnya, tanpa pendapatan yang kuat dan berkelanjutan, berbagai program prioritas pemerintah akan sulit diwujudkan secara maksimal.
Ia menilai kemandirian daerah hanya dapat dicapai melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang profesional, transparan, serta akuntabel.
Di hadapan para kepala desa dan lurah, Mulyadi mengingatkan bahwa potensi ekonomi di setiap wilayah harus mulai dipetakan dan digali secara serius.
Optimalisasi penerimaan pajak, penertiban kolektor, serta pengelolaan anggaran desa dan kelurahan yang terbuka menjadi bagian penting dari upaya memperkuat fondasi keuangan daerah.
Ia meyakini perubahan besar dapat lahir dari kerja sama yang solid di tingkat akar rumput.
Pesan itu muncul bukan tanpa alasan. Tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin kompleks. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan baru.
Dalam kondisi tersebut, desa dan kelurahan dipandang sebagai garda terdepan yang mampu membantu pemerintah membaca peluang dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis, menegaskan bahwa peningkatan PAD merupakan langkah produktif yang harus ditempuh di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Ia menilai seluruh aparatur sipil negara harus tampil sebagai pionir dan teladan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak dan retribusi.
Rudy juga mengungkapkan bahwa BPKPD terus melakukan terobosan pelayanan dengan melahirkan sebelas inovasi baru yang akan diikutsertakan dalam Innovative Government Award 2026.
Menurutnya, kemajuan Kota Pariaman tidak bisa dibangun melalui ego sektoral semata.
Kolaborasi besar antara pemerintah, desa, kelurahan, dan masyarakat menjadi kunci agar PAD terus tumbuh, pembangunan semakin kuat, dan kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat dirasakan secara merata.(mak).
