Padang – PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) sebagai badan usaha pelaksana proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) Jalan Layang Sitinjau Lauik Panorama I menyampaikan bahwa seluruh lahan untuk pembangunan proyek tersebut telah resmi diserahkan 100 persen oleh pemerintah.
Sekretaris Perusahaan PT HPSL, Lenardo Putra, mengatakan proses penyerahan lahan berlangsung bertahap, mulai dari 77 persen pada pertengahan April, meningkat menjadi 95 persen di akhir April, hingga akhirnya mencapai 100 persen pada 12 Mei 2026 di Kota Padang.
“Seluruh lahan kini sudah kami terima sepenuhnya,” ujarnya, Selasa.
Dalam proyek ini, HPSL merencanakan pembangunan empat unit jembatan serta lima ruas jalan yang akan menghubungkan kawasan perbukitan di Kota Padang hingga terintegrasi langsung ke Kabupaten Solok.
Saat ini, progres konstruksi telah mencapai sekitar 18,5 persen. Pekerjaan yang sedang berjalan meliputi pembangunan Jembatan I, kegiatan penggalian di beberapa titik, serta pemasangan tiang pancang untuk Jembatan IV di sisi jalan Sitinjau Lauik.
Pada awalnya, proyek flyover ini ditargetkan selesai pada Oktober 2027 dengan asumsi pembebasan lahan rampung pada Oktober 2025. Namun, karena adanya kendala di lapangan, proses pembebasan lahan baru tuntas pada Mei 2026 sehingga dilakukan penyesuaian jadwal penyelesaian.
HPSL bersama pihak kontraktor saat ini tengah melakukan kajian ulang terkait tambahan waktu pengerjaan akibat keterlambatan pembebasan lahan, terutama pada area milik warga yang terdampak proyek.
Setelah kajian selesai, HPSL akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak terkait lainnya. Perusahaan juga menargetkan pengajuan perpanjangan waktu dapat disampaikan paling lambat 12 Juni 2026.
Secara keseluruhan, proyek Jalan Layang Sitinjau Lauik dibangun di atas lahan seluas 17,3 hektare, yang terdiri dari 8,81 hektare kawasan hutan lindung dan 8,49 hektare tanah milik masyarakat.
Infrastruktur ini akan menghubungkan Kota Padang dengan Kota Solok sebagai bagian dari jalur nasional lintas Sumatera. Selain untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalur ekstrem, proyek ini juga diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.
Proyek bernilai sekitar Rp2,7 triliun ini direncanakan memiliki masa konstruksi selama 2,5 tahun dan masa operasional selama 10 tahun. Lingkup pekerjaannya mencakup perencanaan teknis, pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 2,7 kilometer, serta kegiatan pemeliharaan selama masa operasi.(des*)
