Padang — Bank Indonesia mengingatkan potensi meningkatnya tekanan inflasi di Sumatera Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Lonjakan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga kemungkinan terganggunya pasokan pangan nasional menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi sejak dini.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Padang,
Ikram mengatakan, hingga April 2026 tingkat inflasi di Sumatera Barat masih berada dalam kisaran target nasional, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, TPID, serta berbagai pihak terkait.
“Ini merupakan hasil kerja sama antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Meski kondisi inflasi masih terkendali, Bank Indonesia meminta pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi menurunnya produksi pangan di Pulau Jawa akibat dampak El Nino. Kondisi tersebut diperkirakan dapat memengaruhi distribusi pasokan pangan ke sejumlah daerah, termasuk Sumatera Barat.
“Jika produksi pangan di Jawa menurun akibat El Nino, maka kebutuhan pasokan akan dicari dari daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” katanya.
Selain faktor cuaca, peningkatan konsumsi masyarakat menjelang Idul Adha juga diperkirakan akan mendorong kenaikan permintaan bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
Bank Indonesia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring kenaikan pendapatan petani dan pekebun, khususnya dari sektor sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun berpotensi memicu inflasi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang memadai.
“Ketika pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga ikut bertambah. Karena itu, keseimbangan pasokan harus dijaga bersama,” ujar Ikram.
Selain sektor pangan, BI turut meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan distribusi energi serta mewaspadai risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Mahyeldi, kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta pelaku usaha menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap terjaga positif.
“Jika inflasi dapat dikendalikan dengan baik, produktivitas meningkat dan daya beli masyarakat tetap terjaga, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antardaerah secara digital.(des*)
