Padang — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mendukung penuh percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) melalui penguatan kolaborasi hingga tingkat nagari dan desa.
“Kami beserta seluruh jajaran, mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga nagari dan desa, siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penanganan berbagai isu kesehatan,” tegas Mahyeldi.
Penegasan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Eliminasi TBC Provinsi Sumbar yang turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus di Auditorium Gubernuran, Selasa (12/5/2026).
Menurut Mahyeldi, percepatan penanganan TBC membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat, termasuk camat, lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga kader kesehatan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.
“Jangan sampai masyarakat datang ke rumah sakit ketika kondisi sudah parah. Itu yang perlu kita edukasi bersama,” ujarnya.
Mahyeldi juga menyatakan dukungan penuh terhadap Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas Kementerian Kesehatan RI sebagai langkah dalam memperkuat pendeteksian masalah kesehatan masyarakat secara dini.
Sementara itu Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap upaya pemberantasan TBC di Indonesia.
“Dalam satu tahun ada 126 ribu orang meninggal karena TBC. Padahal TBC bisa diobati dan tidak harus berujung kematian. Presiden minta ini kedepan bisa kita tekan,” kata Benjamin.
Oleh karena itu, sambungnya, percepatan eliminasi TBC menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Salah satu langkahnya, Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah.
“Ini provinsi ke-24 yang kami datangi. Kami ingin memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk mengatasi hal ini,” ujarnya.
Benjamin menegaskan penanganan TBC tidak dapat dilakukan sektor kesehatan semata, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor hingga tingkat pemerintahan paling bawah. Pemerintah pusat juga tengah menyiapkan program renovasi 8.000 rumah bagi masyarakat, termasuk pasien TBC yang membutuhkan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengusulkan agar pasien TBC dari keluarga kurang mampu dapat menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung pemenuhan gizi selama masa pengobatan.
Dalam paparannya, Benjamin mengungkapkan estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 25 ribu kasus. Namun, baru sekitar 15 ribu kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.
“Artinya masih ada sekitar 10 ribu orang di Sumatera Barat yang belum mendapat penanganan intensif, inilah tantangan kita kedepan,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr. Aklima menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar pada 2024 mencapai 25.037 kasus. Namun, baru sekitar 62 persen kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.
Guna percepatan penanganan, Ia menilai optimalisasi pelaksanaan CKG akan sangat membantu. Sebab, melalui CKG permasalahan kesehatan masyarakat akan bisa terdeteksi, meski pun penderitanya belum menyadari jika mereka menginap suatu penyakit.
“Masih banyak kasus yang belum ditemukan. Penguatan implementasi Cek Kesehatan Gratis, kami yakini bisa menjadi solusi,” jelasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi IX Suir Syam, Sesditjen P2P Kementerian Kesehatan dr. Yudhi Pramono, Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dr. Imran Pambudi, para kepala daerah, direktur rumah sakit, organisasi profesi, serta mitra program kesehatan se-Sumatera Barat. (Adpsb/Cen/Bud)
