Padang Pariaman – Suasana ruang rapat Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang di Katapiang, Padang Pariaman mendadak tegang. Nama-nama pejabat berjejer, tapi yang dipertaruhkan bukan sekadar kebijakan. Melainkan keselamatan nyawa di perlintasan rel perkeretaapian.
Wakil Wali Kota (Wawako) Pariaman Mulyadi didampingi Kepala Dinas Perhubungan Alfian hadir membawa satu pesan keras. Jangan tunggu korban berikutnya baru bertindak.
Ironisnya, keputusan menghentikan 165 petugas penjaga perlintasan justru datang lebih dulu sebelum solusi disiapkan. Per 30 April 2026, mereka kehilangan pekerjaan. Tanpa pagar, tanpa penjaga, puluhan titik rawan kembali “telanjang”. Ini sebuah risiko yang seakan dibiarkan menggantung di udara.
Padahal, kata Mulyadi, bahwafakta di lapangan tak bisa dibantah. Sejak para petugas ditempatkan di titik-titik tanpa palang pintu pada November 2025, angka kecelakaan di Kota Pariaman anjlok drastis.
“Bahkan mencapai nol kasus. Ini bukan sekadar data, tapi bukti bahwa keberadaan mereka menyelamatkan nyawa setiap hari,” tutur Wawako Mulyadi dalam pertemuan rapat koordinasi itu yang diikuti dari Pemprov Sumatera Barat, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
Namun realitas anggaran berkata lain. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang mengakui, tak ada pos dana khusus untuk menggaji para penjaga. Selama ini, pembayaran dilakukan dari “sisa-sisa” anggaran lain. Ini sebuah solusi tambal sulam yang akhirnya runtuh juga.
Di tengah kegaduhan publik yang viral dan tekanan masyarakat, Anggota DPR RI Zigo Rolanda muncul membawa penjelasan sekaligus jalan keluar.
Ia mengungkap, keberadaan petugas ini awalnya lahir dari kondisi darurat tingginya kecelakaan kereta di 2025. Kini, solusi permanen harus ditempuh lewat kesepakatan lintas lembaga.
Angka kebutuhan anggaran pun tak kecil sekitar Rp4 miliar untuk menggaji para petugas hingga akhir 2026. “Tanpa MoU dan kesepakatan resmi, dana tak bisa digeser. Proses birokrasi di pusat menjadi kunci, meski konsekuensinya keterlambatan gaji harus diterima para pekerja di lapangan,” jelas Zigo Rolanda dari Fraksi Golkar.
Akhirnya, rapat panjang itu melahirkan satu keputusan penting. Pembiayaan 165 penjaga akan ditanggung hingga Desember 2026 dan dilanjutkan ke 2027.
Kesepakatan ditandatangani lintas daerah dan instansi, disaksikan berbagai pihak dari pemerintah provinsi hingga operator kereta. Tapi satu pertanyaan tersisa di benak publik. Kenapa harus menunggu krisis dulu baru semua bergerak? (mak).
