Agam – Tak ada masa bulan madu. Baru dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ekko Espito langsung mengambil kendali. Di hari pertamanya menjabat, ia menutup ruang kompromi bagi kerja lamban dan birokrasi rutin. Pesannya jelas. Sekretariat DPRD harus bergerak cepat, tertib, dan melayani.
Dilantik Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal pada Jumat (2/1/2026), Ekko tak menunggu hari esok. Serah terima jabatan dengan Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD sebelumnya langsung digelar, disusul silaturahmi menyeluruh dengan seluruh pegawai Setwan.
Langkah awal ini menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan baru dimulai dengan konsolidasi, bukan seremoni. Di hadapan jajaran sekretariat, Ekko memperkenalkan diri dan keluarganya, sekaligus menyampaikan permintaan dukungan penuh.
Namun lebih dari itu, ia meletakkan standar kerja baru. Kinerja harus meningkat, disiplin diperketat, dan pelayanan kedewanan tidak boleh lagi setengah-setengah.
“Awal 2026 adalah waktu bercermin. Kita evaluasi total cara kita bekerja dan keberanian kita melayani,” tegasnya.
Ujian pertama kepemimpinan Ekko hadir pada Senin (5/1/2026). Dalam rapat internal bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Agam, ia memilih mendengar. Bukan berbicara panjang. Kritik, catatan, dan keluhan soal kinerja Sekretariat DPRD tahun 2025 diserap tanpa defensif.
Bagi Ekko, rapat itu bukan formalitas, melainkan peta masalah. Dari forum tersebut, ia mengantongi potret utuh titik lemah pelayanan Setwan. Modal penting untuk memulai pembenahan menyeluruh.
“Saya berterima kasih atas keterbukaan anggota DPRD. Ini fondasi kita untuk berubah,” ujarnya singkat namun tegas.
Keesokan harinya, Ekko melakukan pembenahan masuk fase teknis dengan mengumpulkan seluruh Kepala Bagian di ruang kerjanya, Selasa (6/1/2026). Tak ada basa-basi. Setiap kepala bagian diminta memaparkan tugas, fungsi, realisasi program, hingga daftar kegiatan yang telah dianggarkan dalam DPA.
Dalam arahannya, Ekko menyoroti titik-titik krusial yang selama ini kerap menjadi sorotan. Penataan personel, kualitas pendampingan kegiatan DPRD, lemahnya publikasi, tata kelola persuratan yang berbelit, hingga administrasi keuangan dan SPJ perjalanan dinas yang lamban.
Instruksi pun dikeluarkan tegas.
Seluruh pelayanan kedewanan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur. Selain itu, setiap bagian harus menyusun time schedule kegiatan satu tahun penuh sebagai alat kontrol kinerja.
“Tidak boleh lagi bekerja tanpa peta dan tanpa target. Semua harus terukur dan bisa diawasi,” tegas Ekko yang sebelumnya Kabag Tata Pemerintah Sekretariat Pemkab Agam itu.
Di penghujung arahannya, Ekko menutup dengan pesan kepemimpinan yang lugas. Pembenahan Setwan, bukan pekerjaan satu orang. Melainkan kerja kolektif yang menuntut loyalitas dan profesionalisme. “Kita tidak bekerja untuk jabatan, tapi untuk marwah lembaga dan kepercayaan publik,” pungkasnya.(mak).
