Padang Pariaman — Setelah bencana merenggut rasa aman dan memutus aliran kehidupan, harapan kini datang dari pusat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mendapat suntikan besar Rp133 miliar dari pemerintah pusat untuk memulihkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Ini urat nadi kebutuhan dasar kehidupan warga pascabencana.
Komitmen itu mengemuka saat Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menerima audiensi Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, Maria Doeni Isa, Senin (29/12/2025), di Parik Malintang. Pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penentuan arah pemulihan ribuan warga terdampak.
Didampingi Wakil Bupati, Rahmat Hidayat Sekretaris Daerah, Rudy R Rilis, kepala perangkat daerah, dan Direktur PDAM, Bupati John Kenedy Azis menegaskan bahwa air bersih kini menjadi prioritas paling mendesak.
“Air bersih adalah kehidupan. Bantuan Rp133 miliar ini adalah napas bagi masyarakat kami yang selama berbulan-bulan hidup dalam keterbatasan pascabencana,” tegas John Kenedy Azis.
Dari total Rp277 miliar anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui PDAM, Rp133 miliar disetujui sebagai anggaran tanggap darurat. Dana ini difokuskan untuk memperbaiki jaringan rusak, memulihkan distribusi air, dan mengakhiri krisis layanan dasar yang paling dirasakan warga.
Bupati tak menutup fakta bahwa bagi daerah sekelas Padang Pariaman, angka tersebut sangat besar. Namun tanggung jawabnya jauh lebih besar.
“Kami ingin dana ini benar-benar turun ke lapangan, bukan berhenti di atas kertas. Satu rupiah pun harus berbuah air bersih di rumah-rumah warga,” ujarnya dengan nada menekan.
Tak hanya jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka panjang. Sisa anggaran sekitar Rp143 miliar diproyeksikan sebagai pembiayaan permanen untuk memperkuat infrastruktur SPAM dan kawasan permukiman, dengan target realisasi pada akhir 2026 hingga 2027.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumatera Barat Maria Doeni Isa menegaskan bahwa Padang Pariaman menjadi daerah prioritas nasional pascabencana, khususnya pada sektor air minum.
“Kami merespons kebutuhan paling mendesak masyarakat. Air bersih harus kembali mengalir agar kehidupan sosial dan ekonomi warga bisa bangkit,” katanya.
Menurut Maria, pemulihan SPAM bukan hanya proyek fisik, melainkan pemulihan martabat masyarakat yang sempat kehilangan akses terhadap kebutuhan paling dasar.
Bantuan Rp133 miliar ini menjadi simbol kuat kehadiran negara di tengah krisis. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun menegaskan komitmennya untuk mengawal realisasi anggaran secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
Di Padang Pariaman, pemulihan kini diukur bukan dari gedung yang berdiri, melainkan dari air yang kembali mengalir. Membawa kehidupan, harapan, dan masa depan.(r-bay).
