Fajarharapan.id – Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir November 2025 meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat terdampak. Selain menghancurkan ribuan rumah dan fasilitas publik, musibah ini juga menyisakan trauma berkepanjangan bagi keluarga yang kehilangan anggota tercinta.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 11 Desember 2025 mencatat dampak kemanusiaan yang sangat besar. Jumlah korban meninggal mencapai 971 orang, sementara 255 lainnya masih dinyatakan hilang. Sekitar 5.000 warga mengalami luka-luka. Kerusakan infrastruktur pun meluas, mencakup lebih dari 1.200 fasilitas umum, ratusan fasilitas kesehatan, tempat ibadah, sekolah, jembatan, gedung, hingga hampir 158 ribu unit rumah yang terdampak dengan tingkat kerusakan beragam.
Meski duka masih terasa, para korban perlahan harus menata kembali kehidupan mereka. Di tengah situasi sulit tersebut, solidaritas masyarakat Indonesia menjadi cahaya harapan. Arus bantuan terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lembaga kemanusiaan, relawan, komunitas, hingga tokoh publik yang aktif menggalang dana melalui berbagai platform.
Upaya penyaluran bantuan tentu tidak selalu berjalan mudah, mengingat banyak lokasi terdampak memiliki akses terbatas. Namun para relawan tetap berupaya menjangkau wilayah-wilayah tersebut dengan membawa kebutuhan pokok, obat-obatan, perlengkapan anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Dukungan yang terkumpul tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi simbol kepedulian dan harapan bagi para korban.
Seiring dengan besarnya dana donasi yang terkumpul, muncul pula pertanyaan di tengah masyarakat mengenai aspek akuntabilitas dan regulasi, termasuk kekhawatiran apakah bantuan kemanusiaan tersebut akan dikenakan pajak. Keraguan ini muncul akibat informasi yang belum sepenuhnya dipahami oleh publik.
Bantuan Bencana dan Ketentuan Pajak
Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) pada dasarnya dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mencakup berbagai bentuk penerimaan, baik yang bersifat rutin maupun insidental.
Namun, tidak semua penerimaan otomatis menjadi objek pajak. Negara memberikan pengecualian tertentu sebagai bentuk keadilan dan keberpihakan sosial. Salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2020.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa bantuan atau sumbangan—termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib—tidak dikenakan Pajak Penghasilan selama tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima.
Dengan demikian, bantuan yang diterima oleh masyarakat korban bencana alam tidak menjadi objek PPh. Ketentuan ini memastikan bahwa seluruh dana atau barang bantuan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk keperluan pemulihan tanpa terbebani kewajiban pajak.
Bahkan dalam kondisi tertentu, bantuan yang diberikan antar pihak yang memiliki hubungan kepemilikan tetap dikecualikan dari pajak, selama penerimanya merupakan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, atau organisasi sosial seperti yayasan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PMK tersebut.
Pajak dan Kepedulian Sosial
Kebijakan pengecualian pajak atas bantuan bencana mencerminkan peran negara dalam melindungi masyarakat yang tengah menghadapi situasi darurat. Pemerintah tidak hanya hadir melalui bantuan langsung di lapangan, tetapi juga melalui kebijakan fiskal yang berpihak pada kemanusiaan.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan nasional tidak semata berorientasi pada penerimaan negara, melainkan juga mengedepankan nilai keadilan sosial dan empati terhadap warga yang terdampak bencana.
Ke depan, pemahaman masyarakat mengenai kebijakan ini perlu terus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan bantuan juga menjadi kunci agar distribusi bantuan tepat sasaran dan proses pemulihan berjalan lebih cepat.
Perlu disadari pula bahwa bantuan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari kontribusi pajak masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pajak memiliki peran strategis dalam menghadapi krisis dan bencana alam.
Semangat gotong royong yang tercermin dalam penggalangan bantuan selayaknya berjalan seiring dengan meningkatnya kesadaran pajak, sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi kesejahteraan dan ketahanan sosial bangsa.(BY)
