Padang — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan usulan strategis kepada Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait rencana pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Mahyeldi meminta agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan serta kualitas pelayanan publik, meski dana transfer dari pusat berkurang.
“Jika TKD terus menurun, penyelenggaraan pemerintahan akan terdampak signifikan. Oleh karena itu, kami mengusulkan pusat menanggung pembayaran gaji ASN, agar daerah bisa tetap fokus membangun dan melayani masyarakat,” tegas Mahyeldi saat bertemu Menteri Keuangan di Jakarta bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Selasa (7/10/2025).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi TKD untuk 2026 diproyeksikan Rp650 triliun, turun signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp950 triliun. Di Sumatera Barat, pengurangan TKD diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun, dengan pemotongan untuk pemerintah provinsi sebesar Rp533 miliar. Sementara belanja pegawai daerah secara nasional mencapai Rp373,8 triliun, sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Mahyeldi menekankan, angka-angka tersebut mencerminkan tantangan besar yang memerlukan inovasi dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan di daerah. “Kita tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Jika pusat menanggung gaji ASN, ruang fiskal daerah bisa dialokasikan untuk pelayanan publik dan penguatan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Sumbar mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerahnya untuk memperkuat kolaborasi, menggali potensi lokal, dan mempercepat inovasi. Menurut Mahyeldi, Sumatera Barat memiliki peluang besar dari sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia unggul. “Kita harus menciptakan peluang sendiri dan memaksimalkan potensi daerah untuk tetap tumbuh meski anggaran berkurang,” tambahnya.
Mahyeldi juga menekankan bahwa tantangan fiskal nasional bisa dijadikan momentum memperkuat kemandirian daerah. “Sumatera Barat harus menjadi pelaku perubahan, bukan sekadar penerima kebijakan. Dengan inovasi dan kebersamaan, semua tantangan dapat kita hadapi,” pungkasnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal akibat pengurangan TKD, Mahyeldi tetap optimistis. “Ini bukan akhir, tetapi awal babak baru untuk melahirkan inovasi dan mewujudkan kemandirian fiskal daerah,” tutupnya.
Menanggapi usulan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penyesuaian TKD bertujuan menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. “Kami memahami kekhawatiran daerah, namun penyesuaian ini penting agar APBN tetap kuat. Pemerintah pusat juga mendorong daerah agar lebih efisien dan inovatif dalam pengelolaan anggaran,” jelasnya, seraya menekankan perlunya tata kelola keuangan daerah yang lebih optimal untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(des*)
