Sumbar  

Gubernur Mahyeldi Hadiri Rapat Evaluasi Program Pembangunan Perumahan

Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menghadiri acara Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan di Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025).

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini. Hal ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan perumahan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di daerah.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Komitmen mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat,” kata Mahyeldi dalam acara yang dihadiri Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran; Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat dan Para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

Dilanjutkan Mahyeldi, rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta tindak lanjut penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Karena, Rumah adalah kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan yang merupakan pusat kehidupan keluarga, tempat pembentukan karakter, serta pondasi bagi tumbuh kembang generasi masa depan.

“Oleh arena itulah, pembangunan perumahan bukan hanya sekadar urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan yang bermartabat,” ungkap Mahyeldi.

Selain itu inflasi daerah sering kali bersumber dari tekanan pada sektor perumahan, termasuk sewa rumah, harga bahan bangunan, hingga akses air bersih dan infrastruktur dasar permukiman.

Selain itu, lanjut Mahyeldi tantangan dalam pembangunan perumahan di Sumbar cukup besar, seperti Backlog perumahan yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya harga rumah dan sewa hunian

Permasalahan permukiman kumuh di beberapa kabupaten/kota yang membutuhkan penanganan komprehensif.
“Untuk itu perlunya inovasi pembiayaan dan keterlibatan lebih luas dari sektor swasta maupun perbankan,” jelasnya.

Dalam hal pembangunan perumahan, Mahyeldi mengingatkan agar ramah lingkungan, tahan bencana, serta mendukung transisi menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam Misi 3 yakni Nagari Desa Berbasis Kemajuan dan Misi 5 yakni Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten/Kota telah melakukan pendataan rumah serta program perbaikan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) didaerah melalui APBD Kabupaten/Kota.

Tahun 2025 ini tercatat 6.577 unit pembangunan/penyediaan rumah bagi MBR baik Pembangunan baru maupun peningkatan kualitas yang bersumber dari dana APBD di daerah se Sumbar, CSR dan pembangunan rumah subsidi.

“Melalui kegiatan ini, kita memiliki bisa melihat capaian program pembangunan perumahan yang telah kita laksanakan bersama dalam berbagai permasalahan, kendala dan hambatan di lapangan,” harap Mahyeldi.

Karena itu, Mahyeldi berpesan agar dilakukan penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program, seperti mencari inovasi, kebijakan, pembiayaan, maupun teknologi, agar program pembangunan perumahan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat di masa mendatang.

Bangun perumahan perlu berbasis kearifan lokal, memiliki budaya dan tradisi yang kuat, termasuk dalam pola permukiman dan arsitektur rumah adat.
– Nilai-nilai tersebut dapat kita integrasikan dalam pembangunan perumahan modern, sehingga tidak hanya layak huni, tetapi juga mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Minangkabau. Perlu adanya koordinasi sinergi antara pusat dengan daerah, dengan begitu Sumatera Barat akan memiliki perumahan yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang,” pungkasnya

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., memberikan penghargaan yang mendukung program “tiga juta rumah” yang dicanangkan Presiden RI, antara lain Fasilitasi Perizinan dan Percepatan Proses yakni dengan pembebasan retribusi BPHTB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan pembebasan retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) bagi rumah MBR.

Peringkat terbaik dalam penganggaran di Bidang Perumahan APBD di Kabupaten/Kota di Sumbar :

1. Kabupaten Kep. Mentawai sebanyak 273 unit untuk deliniasi Pesisir.
2. Kota Padang Panjang sebanyak 127 unit untuk deliniasi perkotaan
3. Kabupaten Agam sebanyak 102 unit untuk deliniasi pedesaan.
• Walikota Padang Penghargaan atas Pemerintah daerah Provinsi Sumbar terbaik dalam pembebasan retribusi PBG untuk perumahan MBR.

• Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Wilayah Sumbar mendapatkan Penghargaan atas Bank Penyalur FLPP terbanyak di Sumbar
• DPD Real estate Indonesia wilayah Sumbar Penghargaan atas Pembangunan Perumahan khusus MBR di Sumbar.
– Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) wajib mendukung program tiga juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.“Dalam mendukung program 3 juta rumah yang bisa diakses, diketahui setiap pemerintah daerah, supaya betul-betul enggak ada multitafsir lagi,” katanya.

Dilanjutkan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendorong percepatan penyediaan perumahan rakyat, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kalau di lihat Backlog perumahan Indonesia memang sangat luar biasa senjangnya, ada 9,9 juta KK belum memiliki rumah dan 26,9 itu tinggal di rumah yang tidak layak huni, perbandingannya ada 4,9 juta. Makanya wajar Bapak Presiden mengagaskan 3 juta rumah ini,” pungkasnya. (ms/*/Ald)