Prabowo, Kemerdekaan Sejati Harus Dimulai dari Ekonomi Desa

Presiden Prabowo meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Presiden Prabowo meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Klaten – Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa makna kemerdekaan yang sesungguhnya tidak hanya soal politik, tetapi juga mencakup kemandirian di bidang ekonomi. Hal ini ia sampaikan saat meresmikan pendirian 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Menurut Presiden, meski Indonesia telah memiliki semua struktur kenegaraan — dari DPR hingga menteri — kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. “Kalau rakyat masih ada yang kelaparan dan hidup dalam kemiskinan, maka kita belum benar-benar merdeka,” ujarnya.

Presiden menyampaikan bahwa negara bisa dikatakan berdaulat jika mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya dan menjamin kehidupan yang layak bagi semua kalangan.

Pendirian Kopdes Merah Putih merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi dari tingkat desa. Koperasi ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi rakyat serta mempercepat pemerataan kesejahteraan.

“Koperasi adalah alat bagi masyarakat kecil untuk bangkit. Dari yang lemah bisa menjadi kuat, dari yang tertindas bisa menjadi mandiri,” ujar Presiden.

Ia juga mengingatkan bahwa semangat koperasi sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa melalui serikat dagang rakyat, yang dahulu menjadi tulang punggung perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi.

Gerakan Kopdes Merah Putih ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi pertanian yang selama ini dinilai terlalu panjang dan merugikan petani. Dengan sistem yang lebih sederhana dan koperasi yang dikelola warga, masyarakat desa bisa terbebas dari ketergantungan terhadap tengkulak dan praktik lintah darat.

Peresmian kelembagaan Kopdes Merah Putih ini turut dihadiri oleh jajaran menteri kabinet, para kepala daerah, serta perwakilan kepala desa dan pengurus koperasi dari seluruh wilayah Jawa Tengah.(BY)