Wako Yota Balad Usulkan ke Baznas RI Audit Syariah Baznas Kota Pariaman
Padang – Wali Kota Pariaman, Yota Balad, bertemu Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, H. Mokhamad Mahdum, di Padang, Sumatera Barat, Selasa (27/5/2025). Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk mendorong sinergi program zakat dan pemberdayaan umat ke level nasional.
Wako Yota Balad didampingi Kabag Kesra Setdako Delri Soni dan Plt. Kabag Umum Afdila, Yota memaparkan empat program prioritas Kota Pariaman periode 2025–2030, yang berakar pada visi “Pariaman Risalah”. Yakni kota beriman, berakhlak, dan berdaya saing.
“Kami ingin merevitalisasi peran zakat agar kembali ke akar dan fungsi utamanya: membangun kemandirian umat. Itu harus dimulai dari akuntabilitas dan transparansi,” tegas Yota.
Salah satu poin penting yang diajukan adalah audit syariah menyeluruh terhadap BAZNAS Kota Pariaman periode 2021–2026. Langkah ini bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat dan infak.
Selain itu, Pemko juga mengajukan Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bekerja sama dengan Kementerian PUPR.
Beasiswa dan perlengkapan sekolah untuk siswa SD hingga SMA guna mendorong pemerataan layanan pendidikan berkualitas pada tahun ajaran 2025/2026.
Dukungan kewirausahaan dan industri kreatif, seperti bantuan ternak kambing untuk keluarga prasejahtera, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi berbasis rumah tangga.
“Zakat bukan hanya bantuan sosial, tetapi motor penggerak ekonomi umat jika dikelola secara profesional dan terukur,” tambah Yota.
Wakil Ketua BAZNAS RI, H. Mokhamad Mahdum, menyambut baik usulan Pemko Pariaman dan menyatakan komitmennya untuk menyampaikan langsung hal tersebut ke Ketua BAZNAS RI.
“Program-program ini sangat relevan dengan visi nasional BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik. Ini layak menjadi skala prioritas,” ujar Mahdum.
Pertemuan ini menandai langkah konkrit Pemko Pariaman dalam mendorong zakat sebagai pilar pembangunan sosial, bukan sekadar instrumen bantuan.(r-mak).
