Padang — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan bahwa Sumatera Barat (Sumbar) termasuk salah satu wilayah paling rawan bencana di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar yang digelar di Auditorium Istana Gubernur, pada Rabu (7/5/2025).
Rakor yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, bersama para kepala daerah se-Sumbar, Forkopimda, tokoh relawan, dan perwakilan negara sahabat seperti Australia, menjadi forum strategis memperkuat sistem kesiapsiagaan daerah.
“Sumatera Barat berada di zona merah rawan bencana karena posisi geografisnya di sepanjang jalur Cincin Api Pasifik. Ini bukan hanya potensi, tapi ancaman nyata yang harus dihadapi dengan sistem yang tangguh,” ujar Letjen Suharyanto.
Kepala BNPB menyoroti pentingnya soliditas antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sebagai fondasi membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan efektif. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyambut hangat kehadiran Kepala BNPB dan menyebut rakor ini sebagai momentum kebangkitan kesiapsiagaan Sumbar.
“Kita butuh sinergi kuat untuk menghadapi gempa dan bencana lainnya. Rakor ini harus menghasilkan aksi nyata, bukan hanya wacana,” tegas Vasko.
Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi, dalam kesempatan itu memaparkan bahwa Kota Pariaman sangat rentan bencana, khususnya tsunami dan gempa, mengingat letaknya di garis pantai.
“Pemko Pariaman telah melatih masyarakat agar siaga bencana. Tapi, masih banyak tantangan: logistik terbatas, peralatan kurang, dan sarana prasarana belum memadai. Kami butuh dukungan pusat untuk memperkuat kesiapsiagaan,” ungkap Mulyadi.
Rangkaian kunjungan Kepala BNPB di Sumbar dilanjutkan dengan kuliah umum di Universitas Andalas, peninjauan RS Unand, serta Apel Kesiapsiagaan Bencana di Tugu Gempa, Kota Padang—sebuah penanda sejarah sekaligus pengingat abadi akan pentingnya kewaspadaan terhadap gempa bumi.
Dengan narasi sinergi nasional, kegiatan ini menjadi titik tolak penguatan mitigasi bencana berbasis kolaborasi antarlevel pemerintahan dan masyarakat.(mak)
