Padang, fajarharapan.id – Sorotan tertuju pada Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M., saat ia menjadi pembicara utama dalam talkshow bertajuk “Perempuan Minang Bicara: Menebar Inspirasi bagi Generasi Muda” yang digelar DPP GEBU Minang di Youth Center Padang, Sabtu (19/4/2025).
Dalam forum yang dihadiri tokoh-tokoh perempuan Minangkabau berskala nasional seperti Irene Putrie (Koordinator Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI), Emma Yohanna (mantan anggota DPD RI tiga periode), dan Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. (Deputi Pengkajian Strategis Lemhannas RI), Annisa tampil dengan pembawaan tenang namun tegas.
Annisa membuka pandangannya tentang kepemimpinan dengan menggarisbawahi bahwa jabatan publik tak mengenal batasan gender.
Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin dinilai bukan dari jenis kelaminnya, tetapi dari kemampuannya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Pemimpin yang baik bukan ditentukan oleh ia perempuan atau laki-laki, tapi oleh kualitas kebijakan yang ia hasilkan. Pemerintahan membutuhkan keadilan dan keberpihakan, bukan stereotip,” ungkapnya.
Annisa juga mengajak masyarakat Minangkabau untuk lebih memahami posisi kepala daerah perempuan secara rasional dan konstitusional, bukan semata berdasarkan pandangan adat atau agama.
Menurutnya, jabatan bupati adalah tanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan, bukan sebagai pewaris adat atau pemimpin rohani.
“Kita perlu menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat, bahwa kepemimpinan pemerintahan adalah wilayah politik dan pelayanan, bukan ranah adat atau agama. Tugas kita bukan melawan nilai-nilai itu, tapi menyatukannya demi kesejahteraan bersama,” ujarnya penuh keyakinan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Annisa—yang akrab disapa Kak Caca—juga berbagi pengalamannya selama memimpin Dharmasraya.
Annisa menyoroti perlunya representasi perempuan dalam jajaran birokrasi, termasuk di level kepala dinas. Menurutnya, bukan tak mungkin porsi itu bisa mencapai 30 persen jika didasarkan pada kapabilitas dan keilmuan yang dimiliki perempuan.
“Bukan soal kuota atau keberpihakan, tapi soal memperkaya cara pandang dalam tata kelola pemerintahan. Perempuan punya pendekatan berbeda—lebih empatik, kolaboratif, dan solutif,” tegasnya.
Talkshow yang berlangsung sekitar empat jam itu tidak sekadar menjadi ajang berbagi pandangan, tetapi juga panggilan kolektif untuk mengikis pandangan konservatif terhadap perempuan dalam kepemimpinan.
Annisa mengajak semua elemen masyarakat, terutama di ranah Minangkabau, untuk memberi ruang lebih luas bagi perempuan tampil dan mengambil peran strategis dalam pemerintahan, hukum, maupun kebijakan publik nasional.
“Perempuan Minang bukan hanya penjaga adat, tapi juga calon pemimpin masa depan. Mari buka jalan untuk mereka melangkah,” pungkasnya.(Afriza DJ)
