Kota Pariaman — Kota Pariaman, Sumatera Barat resmi ditunjuk sebagai pilot project pemungutan pajak pusat dan daerah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI, melalui KPP Pratama Padang Satu.
Penunjukan ini disampaikan langsung saat kunjungan Kepala KPP Pratama Padang Satu, Asprilantomiardiwidodo, bersama jajaran ke ruang kerja Wali Kota Pariaman, Yota Balad, di Balaikota Pariaman, pada Rabu (16/4/2025).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Wali Kota Mulyadi, Plt Kepala BPKPD Adrial, serta perwakilan dari KPP Pratama Padang Satu dan KP2KP Kota Pariaman.
Wali Kota Yota Balad menyambut baik penunjukan ini dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera menindaklanjuti dengan langkah konkret di Kota Pariaman.
“Sebagai daerah tanpa sumber daya alam, Kota Pariaman mengandalkan sektor pajak dan pariwisata. Maka dari itu, kolaborasi ini sangat strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Yota Balad.
Ia juga meminta arahan dari DJP mengenai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan, sekaligus menyesuaikan kebijakan pusat yang mengedepankan efisiensi di Kota Pariaman.
Walikota Yota Balad berharap seluruh kesiapan teknis dapat segera diselesaikan oleh BPKPD Kota Pariaman agar program ini bisa diluncurkan pada Mei 2025.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Padang Satu, Asprilantomiardiwidodo, mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kota Pariaman dalam menerima usulan program nasional ini.
“Respons cepat seperti ini jarang terjadi. Apalagi Pak Wali berasal dari birokrasi dan lulusan STPDN, jadi sudah paham betul pentingnya akselerasi kebijakan untuk Kota Pariaman,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, program ini akan diperkuat melalui penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam waktu dekat. DJP juga siap mendampingi Pemerintah Kota Pariaman untuk menggali potensi pajak yang belum tergarap maksimal.
“Target dari pusat jelas, daerah harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri lewat peningkatan PAD. Dan ini harus kita capai bersama di Kota Pariaman,” tutupnya.(j/mak).
.
