“Dengan kerja sama yang baik, saya yakin kita dapat mencapai tujuan untuk memberikan akses listrik yang lebih luas dan merata bagi seluruh masyarakat Kotim,” tandasnya dengan harapan besar.
Halikinnor juga menekankan bahwa keberadaan listrik di 25 desa yang belum terjangkau menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerahnya.
Dia menyoroti pentingnya infrastruktur ketenagalistrikan sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kotim.
“Dengan tersedianya listrik yang stabil dan merata, kami tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan sektor ekonomi lokal, terutama di bidang pertanian dan perkebunan,” ujarnya dengan optimisme.
Dalam pertemuan dengan PLN UP3 Pangkalan Bun, Halikinnor menyatakan komitmennya untuk terus bekerja sama dalam mengatasi tantangan infrastruktur listrik di daerah terpencil.
Dia mengapresiasi kerja sama dari GPPI Kotim dalam mendukung upaya ini meskipun harus melalui proses koordinasi dengan PLN.
“Saya berharap dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, PLN, dan pihak terkait lainnya, kami dapat merampungkan proyek ini dengan efisiensi dan tepat waktu,” tambahnya.
Meskipun mengakui bahwa penyaluran listrik merupakan tanggung jawab bersama antara PLN dan pemerintah pusat, Halikinnor tidak menyerah dalam memperjuangkan hak masyarakat Kotim untuk memiliki akses listrik yang memadai.
“Kami terus memperjuangkan hal ini sebagai bagian dari komitmen kami untuk menciptakan Kalteng yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya dengan keyakinan.(audy)
