Pekanbaru – Sebuah rekaman video yang menunjukkan hampir terjadinya benturan fisik antara Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong, dan Wakil Bupati (Wabup) Sulaiman beredar luas di media sosial dan grup-grup WhatsApp.
Informasi yang berhasil dihimpun menunjukkan bahwa kejadian perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya ini terjadi saat pelantikan Penjabat Sementara (Pjs) Penghulu Datin dan Datuk Penghulu di Jalan Lintas Pesisir, Jembatan Pedamaran II, Kecamatan Pekaitan, Rohil, Kamis (1/2/2024).
Dalam rekaman tersebut, keduanya hampir terlibat konfrontasi fisik ketika sedang berlangsung acara tari persembahan. Keduanya duduk berdampingan dan terlibat dalam pembicaraan serius yang akhirnya memuncak dengan sang bupati berdiri dan mendorong wakilnya. Saling dorong terjadi, dan keduanya akhirnya dipisahkan oleh seorang petugas beruniform cokelat.
Wakil Bupati Sulaiman merasa tidak senang dan merespons dengan mendorong seorang pria bertopi yang mencoba menenangkannya. Akhirnya, Wakil Bupati Sulaiman dibawa pergi dari lokasi pelantikan.
Dalam kesempatan lain, Wakil Bupati Sulaiman memberikan keterangan kepada awak media sambil duduk lesehan di suatu tempat. “Yang melakukan dorongan pertama kali adalah bupati. Saya menegaskan kepada ibu bupati untuk tidak ikut campur. Mari lihat videonya agar masyarakat dapat melihat kejadian sebenarnya dan tidak membalikkan fakta,” ucap Sulaiman.
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyampaikan permohonan maaf melalui keterangan tertulisnya kepada seluruh masyarakat yang hadir. “Kami, atas nama Pemerintah Daerah, memohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini,” ujar Bupati.
Afrizal Sintong menjelaskan bahwa awalnya acara pelantikan Pjs Datin dan Datuk Penghulu tersebut hanya dihadiri oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong. Namun, saat acara dibuka, Wakil Bupati Sulaiman tiba dan duduk tepat di sebelah bupati. Afrizal Sintong mengemukakan bahwa perselisihan mungkin terjadi karena dirinya tidak melaporkan acara pelantikan tersebut kepada wakil bupati. Padahal, lanjutnya, seluruh datuk dan datin penghulu yang dilantik merupakan usulan dari tokoh agama, pemuda, dan masyarakat melalui camat di wilayah masing-masing tanpa ada penunjukan dari bupati.(*)
