Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menjalin kemitraan strategis dengan Islamic Development Bank (IsDB) untuk mengakselerasi pengembangan industri halal di daerah tersebut. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menjelaskan bahwa pertemuan intensif dengan Kepala Kerja Sama Teknis dan Pengembangan Kapasitas Asia IsDB, Aminuddin Mat Ariff, pada tanggal 14 November 2023, menandai komitmen IsDB untuk mendukung pengembangan industri halal di Sumbar, baik secara konsep maupun finansial.
“Alhamdulillah, IsDB menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan industri halal di Sumbar, baik secara konsep maupun finansial,” kata Gubernur Mahyeldi Ansharullah pada Senin (20/11/2023).
Mahyeldi menegaskan bahwa Sumbar, dengan filosofi Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sangat siap menjadi penggerak utama ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Regulasi yang telah ada, seperti Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sejalan dengan amanah UU nomor 17 tahun 2022 Tentang Falsafah Syariat Islam di Sumbar.
“Sumbar kental dengan filosofi ABS-SBK, dan kita punya Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Pariwisata Halal, serta Perda nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 yang mengatur bahwa kawasan industri harus memstimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Gubernur Sumbar juga menyoroti bahwa industri produk halal merupakan kebutuhan mendasar bagi warga Sumbar, yang sebagian besar beragama Islam. Dukungan penuh dari pemerintah pusat, KNEKS, Bank Indonesia, dan mitra terkait lainnya, semakin memperkuat keyakinan akan potensi industri halal di Sumbar.
Potensi industri halal di Sumbar meliputi sektor makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, mode dan fashion, pariwisata ramah muslim, ekonomi kreatif syariah, dan layanan terkait lainnya. Dengan dukungan IsDB, Pemprov Sumbar berharap dapat mempercepat pengembangan industri halal di daerah tersebut.
Aminuddin Mat Ariff dari IsDB menyatakan kesiapan IsDB untuk mendukung pengembangan industri halal di Sumbar, mulai dari pembuatan Feasibility Study, Penyusunan Master Plan, hingga Pembiayaan atas Proyek-Proyek High Impact.
“Langkah Gubernur Sumbar sangat tepat untuk pengembangkan industri halal. Geliat industri halal dunia saat ini meningkat pesat dan menjadi perbincangan hangat di dunia bisnis internasional,” kata Aminuddin.
Aminuddin menyoroti bahwa potensi industri halal dunia memberi peluang besar bagi Indonesia, terutama dalam memasok produk halal berkualitas ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan pasar internasional lainnya seperti Amerika, Eropa, Cina, dan Jepang.
Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan pemerintah pusat terhadap kemitraan antara Pemprov Sumbar dan IsDB dalam pengembangan industri halal.
“Kerja sama dalam pengembangan industri halal sangat sejalan dengan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029 yang baru saja diluncurkan Wakil Presiden pada 26 Oktober 2023, dengan tagline ‘Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan,'” tambah Sutan Emir.(des)
