Padang – Jumlah penerbit buku di Sumatera Barat (Sumbar) terus bertambah. Sebanyak 82 penerbit kini bergabung dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Sumbar. Namun, pertumbuhan jumlah anggota bukan satu-satunya ukuran kemajuan. Profesionalisme, kompetensi, dan tata kelola penerbitan kini menjadi tantangan serius yang harus dijawab.
Ketua IKAPI Sumbar, Alizar Tanjung, menegaskan pembenahan industri penerbitan tidak boleh berhenti pada penambahan jumlah anggota.
Setiap penerbit harus memiliki kompetensi dan menerapkan tata kelola secara profesional. Pelatihan kompetensi dan sertifikasi penerbitan menjadi agenda strategis yang akan dipercepat.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat perdana pengurus IKAPI Sumbar periode 2026–2031 di Sari Anggrek, Permindo, Padang, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Alizar, minat penerbit baru untuk bergabung masih tinggi. Namun, proses penerimaan anggota berada di bawah kewenangan IKAPI Pusat. IKAPI Sumbar bertugas memberikan rekomendasi dan mengirimkan berkas calon anggota.
Kebijakan sertifikasi berpotensi membuat proses penerimaan anggota baru lebih panjang. Meski demikian, langkah tersebut dinilai penting agar penerbit yang bergabung tidak sekadar memiliki kartu anggota, tetapi juga memahami standar pengelolaan penerbitan yang profesional.
Dukungan terhadap pembenahan organisasi juga disampaikan Ketua Dewan Pembina IKAPI Sumbar, Miko Kamal.
Ia mengingatkan pengurus agar tidak terjebak dalam program kerja yang banyak, tetapi minim hasil. IKAPI Sumbar membutuhkan program berkelanjutan, terukur, dan benar-benar memberikan dampak.
Prinsipnya tegas, tidak perlu banyak program, jika yang sedikit justru mampu dikerjakan secara maksimal.
Di sisi lain, IKAPI Sumbar ingin buku-buku lokal keluar dari lingkaran pemasaran yang terbatas. Salah satu gagasan yang mengemuka adalah menghadirkan rak khusus buku Minangkabau di hotel, minimarket, ritel modern, serta kawasan wisata.
Terobosan ini diharapkan membuat buku-buku karya penerbit Sumbar lebih mudah dijangkau wisatawan maupun masyarakat luas.
Engriyo menyebut gagasan tersebut masih membutuhkan kajian dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
Rapat juga menetapkan pelantikan pengurus periode 2026–2031 pada pertengahan Januari 2027. Kepengurusan tersebut telah disahkan melalui SK IKAPI Pusat Nomor 234/SK/PP-IKAPI/XI/2026 tertanggal 5 November 2026.
Panitia pelantikan nanti dipimpin Engriyo, didampingi Vini Wela Septiana sebagai sekretaris dan Rizqha Sepriyanti Burano sebagai bendahara. Rapat perdana itu dihadiri Miko Kamal, Alizar Tanjung, Sekretaris IKAPI Sumbar Armaidi Tanjung, serta belasan pengurus lainnya.
Dengan 82 penerbit di bawah naungannya, IKAPI Sumbar kini memikul pekerjaan yang tidak ringan. Organisasi ini ditantang membuktikan bahwa pertumbuhan penerbitan bukan sekadar angka keanggotaan.
Sertifikasi harus berjalan, tata kelola harus dibenahi, dan buku-buku Minangkabau harus mendapatkan ruang pemasaran yang lebih luas. Sebab, industri perbukuan tidak cukup hanya tumbuh dalam jumlah penerbit. Tetapi harus mampu melahirkan karya berkualitas dan menembus pasar.(mak)






