Padang — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta upaya pemberantasan tuberkulosis (TBC) di daerah itu dipercepat dengan memperkuat sinergi lintas sektor serta memperluas pembentukan Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi ketika menghadiri Konferensi Kerja (Konferker) Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) XVIII di The ZHM Premiere Hotel Padang, Jumat (18/9/2026).
Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Pemerintah daerah, pemerintahan nagari, desa dan kelurahan, hingga masyarakat harus terlibat secara aktif karena persoalan TBC memiliki dampak yang luas, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi hingga aspek kemanusiaan.
“Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan hanya oleh sektor kesehatan. Kita membutuhkan gerakan bersama seluruh komponen masyarakat,” kata Mahyeldi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat penanganan TBC. Di antaranya membentuk tim percepatan penanggulangan TBC, menyusun Rencana Aksi Daerah, serta menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
Kebijakan tersebut juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.
Meski demikian, Mahyeldi menyebut upaya menemukan penderita TBC masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data 2026, estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai 24.525 kasus. Dari angka tersebut, baru sekitar 9.330 kasus atau 38 persen yang berhasil ditemukan dan menjalani pengobatan. Sementara itu, sekitar 15.192 kasus lainnya masih perlu ditemukan dan ditangani.
“Kita tidak boleh hanya menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan. Kita harus semakin aktif menemukan kasus di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Untuk mengejar kesenjangan tersebut, pemerintah daerah mendorong berbagai langkah, seperti penemuan kasus secara aktif, skrining, investigasi kontak, diagnosis yang cepat dan akurat, pengobatan sampai tuntas, serta pemberian terapi pencegahan TBC.
Program Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC menjadi salah satu strategi yang dikembangkan agar pencegahan dan penemuan kasus dapat dilakukan langsung berbasis masyarakat.
Mahyeldi menyampaikan, hingga 19 Juli 2026 telah terbentuk 264 desa dan kelurahan Siaga TBC dari total 1.287 desa dan kelurahan yang ada di Sumatera Barat. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 20,5 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan, tetapi cakupannya masih perlu diperbesar agar gerakan penanggulangan TBC semakin menjangkau masyarakat.
“Bagi kita, 20,5 persen belum cukup. Target kita harus jauh lebih besar,” tegasnya.
Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pembentukan Nagari, Desa, dan Kelurahan Siaga TBC sekaligus memastikan program tersebut berjalan secara aktif.
Kader yang berada di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu mengenali gejala TBC, memberikan pemahaman kepada warga, mendampingi keluarga pasien, mendorong pemeriksaan terhadap kontak serumah, serta membantu memastikan pasien menjalani pengobatan hingga dinyatakan sembuh.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi turut mengapresiasi pelaksanaan Konferensi Kerja PDPI XVIII yang mengangkat tema “Expanding Horizons in Every Breath”.
Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama antara organisasi profesi, pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, serta berbagai pihak terkait dalam menghadapi persoalan kesehatan respirasi, terutama TBC.
Mahyeldi juga menyebut PDPI mempunyai posisi penting dalam membantu pemerintah melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan jejaring layanan TBC, penanganan kasus TBC resisten obat, penemuan dan pelacakan penderita, edukasi masyarakat, hingga penguatan terapi pencegahan.
“Dengan dukungan PDPI dan jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, kita berharap upaya-upaya ini dapat mempercepat langkah menuju Sumatera Barat bebas TB,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan bahwa pengendalian TBC masih menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Ia mengungkapkan, capaian notifikasi kasus TBC secara nasional mengalami peningkatan dari 48 persen pada 2020 menjadi sekitar 80 persen pada 2025.
Untuk Sumatera Barat, tingkat notifikasi kasus berada di kisaran 62 persen. Menurutnya, angka tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan upaya menemukan penderita sekaligus memastikan mereka memperoleh penanganan yang sesuai.(des*)
