Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan terkait hasil pemeringkatan desil. Langkah tersebut dilakukan setelah Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menyerahkan kajian akademik sekaligus sekitar 2.500 data warga yang dihimpun melalui posko pengaduan.
Dokumen dan data yang diterima dari KWJK akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial dengan melakukan pemeriksaan secara bertahap. Gus Ipul mengatakan setiap data yang masuk akan dikaji untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian dalam pemeringkatan.
Menurut dia, pemerintah memahami bahwa sistem pendataan yang digunakan saat ini masih memiliki kemungkinan kekeliruan. Karena itu, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi maupun keberatan setelah data tersebut dibuka kepada publik.
Gus Ipul menilai keterbukaan data harus diikuti dengan mekanisme pengawasan dari masyarakat. Warga yang menemukan data tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan berdasarkan kondisi sebenarnya.
Ia juga meminta KWJK turut terlibat dalam proses pengecekan terhadap ribuan data yang telah disampaikan. Pemeriksaan akan dilakukan bersama dengan perwakilan warga melalui koordinasi dengan Kemensos.
“Data yang ada akan kita verifikasi dan validasi satu per satu. Setelah prosesnya selesai, hasilnya akan kami sampaikan,” ujar Gus Ipul, Jumat (18/9/2026).
Gus Ipul menargetkan proses penelusuran tersebut dapat memberikan jawaban dalam waktu paling lama satu pekan. Ia menegaskan pelayanan terhadap masyarakat menjadi salah satu tanggung jawab utama Kemensos.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyatakan data dari KWJK akan dicocokkan dengan basis data yang dimiliki pemerintah. Proses tersebut akan mendapatkan pendampingan agar pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.
“Data yang disampaikan akan kita padankan. Dalam satu minggu ini prosesnya harus sudah selesai sehingga ada kejelasan mengenai hasilnya,” kata Agus Jabo.(BY)
