Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya ruas Bukittinggi–Sicincin. Dukungan tersebut mencakup pengawalan proses sosialisasi hingga pembebasan lahan agar berjalan lancar dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat yang terdampak.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Arry Yuswandi, saat menghadiri Rapat Pembahasan Persiapan dan Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru–Padang ruas Bukittinggi–Sicincin di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Jati, Kota Padang, Kamis (10/9/2026).
Arry menyebutkan, Pemprov Sumbar siap terlibat langsung dalam proses pendekatan kepada warga dan tokoh ninik mamak yang wilayahnya terdampak pembangunan jalan tol. Menurutnya, komunikasi langsung melalui dialog terbuka diperlukan untuk membangun pemahaman bersama sekaligus menghindari persoalan sosial selama proses pembangunan berlangsung.
“Pemprov Sumatera Barat siap turun ke lapangan untuk melakukan pendekatan persuasif serta berdialog langsung dengan masyarakat dan ninik mamak yang terdampak,” kata Arry.
Ia menambahkan, pemerintah daerah mendukung berbagai langkah percepatan pembangunan, termasuk sosialisasi, pembebasan lahan, hingga proses penetapan lokasi (penlok). Namun, seluruh tahapan tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi agar pembangunan dapat berlangsung tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.
“Pada dasarnya kami mendukung percepatan pembangunan. Tetapi seluruh proses harus dikawal bersama sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik dan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengatakan bahwa rancangan trase dan lokasi exit tol untuk ruas Bukittinggi–Sicincin telah mencapai kesepakatan. Exit tol nantinya direncanakan berada di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam. Sementara itu, trase terbaru tidak lagi melewati wilayah Kubang Putih.
Andre menjelaskan, perencanaan pembangunan tol juga telah mempertimbangkan keberadaan permukiman warga. Ia memastikan jalur tol tidak akan membelah kampung masyarakat.
“Ndak ado kampuang dibalah (tidak ada kampung yang akan dibelah),” tegas Andre.
Untuk wilayah tertentu, termasuk Banuhampu, pemerintah akan menyiapkan akses melalui jaringan bypass sehingga kawasan tersebut tidak menjadi bagian dari jalur utama tol.
Andre mengatakan, dirinya bersama Pemprov Sumbar akan terus mendatangi jorong-jorong yang terdampak untuk berdialog dengan masyarakat dan ninik mamak. Menurutnya, komunikasi langsung menjadi salah satu kunci agar proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih cepat dengan tetap menerapkan prinsip ganti untung kepada masyarakat.
Ia berharap persiapan pembangunan serta pembebasan lahan untuk seksi Sicincin–Bukittinggi dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan proses pembangunan ruas Padang–Sicincin yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup panjang.
“Kalau ruas Padang–Sicincin membutuhkan waktu bertahun-tahun, kita berharap ruas ini bisa dituntaskan dalam hitungan bulan. Tentunya hal itu membutuhkan dukungan semua pihak serta komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ujar Andre.
Rapat tersebut diikuti sejumlah pihak terkait, di antaranya Pemerintah Kabupaten Agam, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Sumbar, serta PT Hutama Karya (Persero) sebagai pelaksana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Pertemuan tersebut menjadi langkah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak pelaksana untuk menyatukan strategi dalam mempercepat pembangunan ruas Bukittinggi–Sicincin yang merupakan bagian dari jaringan sirip JTTS.(des*)
