Padang – Gubernur Mahyeldi pimpin rapat kordinasi (Rakor) Pengawasan jenis bahan bakar tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) di Gubernuran Jln.Sudriman, Padang, Kamis (4/6/2026).
Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pendistribusian BBM bersubsidi.
“Langkah tersebut agar mampu meningkatkan efektivitas pengawasan. Sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan distribusi BBM di daerah,” harapnya
Usai mengikuti Rakor, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.
Kegiatan Rakor itu juga dihadiri Perwakilan Hiswana Migas, Pertamina, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar serta Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat.
Sedangkan Bupati John Kenedy Azis didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setdakab, Mulyadi.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sekaligus, penyerahan Instruksi Gubernur kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Barat.
Bupati John Kenedy Azis menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman siap mendukung penuh langkah-langkah pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.
“Kami mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan,” tegas John Kenedy Azis.
Pemkab Padang Pariaman, kata dia, siap melaksanakan pengawasan secara optimal melalui koordinasi dengan Forkopimda, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat, sekaligus mencegah praktik penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
John Kenedy Azis juga menyampaikan bahwa Pemkab Padang Pariaman akan segera menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumbar.
“Kita akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mendukung pembentukan satuan tugas (Satgas) pengawasan. Juga, meningkatkan pengawasan pada seluruh titik distribusi BBM di wilayah Padang Pariaman,” ucap Bupati John Kenedy Azis.
Ia menegaskan bahwa kita ingin memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik.
“Pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama, dan berkelanjutan agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.(r-bay).
