Padang — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dan berhasil menempatkan Sumbar dalam kategori tinggi secara nasional.
Skor IDI Sumbar naik dari 78,83 pada tahun 2024 menjadi 80,08 pada tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil evaluasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bappenas, Kemendagri, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasil tersebut dipaparkan dalam Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI 2025 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah,
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menilai peningkatan ini sebagai buah dari sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, stabil, dan inklusif di Ranah Minang.
Ia menyebutkan bahwa kenaikan indeks tersebut menjadi bukti kualitas demokrasi di Sumbar terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah bersama Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, insan pers, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh pemangku kepentingan telah berhasil menjaga stabilitas sosial politik sekaligus memperluas ruang partisipasi publik.
Mahyeldi juga menambahkan peningkatan status Sumbar dari kategori sedang menjadi tinggi mencerminkan semakin membaiknya tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta layanan kepada masyarakat yang lebih responsif.
Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat praktik demokrasi substantif, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pendidikan politik, serta menjaga kebebasan berpendapat yang tetap bertanggung jawab.
“Demokrasi yang sehat akan berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan investasi, dan percepatan pembangunan daerah. Karena itu, capaian ini harus menjadi dorongan untuk memperkuat kerja sama dan menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Mursalim, menjelaskan peningkatan IDI dipengaruhi oleh membaiknya sejumlah indikator penting, seperti stabilitas sosial politik, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia menambahkan penilaian IDI dilakukan secara menyeluruh oleh BPS bersama kementerian dan lembaga terkait, menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif selama satu tahun penuh.
Menurutnya, IDI mencakup tiga dimensi utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam 22 indikator penilaian.
Meski capaian Sumbar sudah tergolong baik, ia mengingatkan masih ada tantangan yang perlu diantisipasi, terutama terkait literasi digital masyarakat serta potensi penyebaran disinformasi dan polarisasi di media sosial.
Ke depan, Pemprov Sumbar berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam pembangunan demokrasi.
Mursalim berharap, peningkatan capaian IDI ini dapat semakin menguatkan posisi Sumbar sebagai daerah yang mampu menyeimbangkan stabilitas sosial politik, pembangunan, dan demokrasi yang partisipatif serta berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.(des*)
