Kota Pariaman – Langkah memperbaiki wajah data di Kota Pariaman, Sumatera Barat kini tak bisa lagi ditunda. Di tengah tuntutan era digital yang serba presisi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat menggelar rapat evaluasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Kamis (23/4/2026).
Bukan sekadar rutinitas birokrasi, forum ini menjadi titik krusial untuk menentukan apakah Pariaman mampu keluar dari bayang-bayang data yang belum sepenuhnya solid.
Di ruang rapat Bappeda Kota Pariaman, suasana diskusi terasa serius. Kepala Diskominfo Yalvi Endri memimpin langsung jalannya evaluasi, didampingi Kepala BPS Kota Pariaman Riqadli. Hadir pula sejumlah OPD strategis dari Bappeda, Dinas Pertanian, hingga Disdukcapil yang menjadi ujung tombak dalam penyediaan data sektoral.
Target yang dipasang tidak main-main. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Pariaman dituntut melonjak ke angka 2,60 pada 2026.
Sebuah lonjakan signifikan dari capaian 2,04 pada 2024. Angka-angka ini bukan sekadar statistik dingin, ia mencerminkan seberapa kuat fondasi kebijakan daerah dibangun di atas data yang valid dan terukur.
Dalam forum itu, Yalvi Endri menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya pada ketersediaan data, tetapi pada kualitas dan kelengkapannya. Bukti dukung seperti dokumen perencanaan dan sistem pendataan menjadi sorotan tajam.
“Peran Diskominfo sebagai walidata sangat menentukan, terutama dalam mengoordinasikan OPD sebagai produsen data agar memenuhi standar yang berkualitas,” tegasnya.
Menariknya, secercah optimisme mulai terlihat. Pada Domain Kualitas Data, Pariaman sudah mencatat angka 2,23. Hanya selisih tipis dari rata-rata nasional di angka 2,27.
Ini sebuah sinyal bahwa lompatan ke level lebih tinggi bukan hal mustahil. Namun, catatan kritis tetap ada: akurasi dan aktualitas data masih menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.
Rapat ini tak sekadar membahas angka dan dokumen. Ia menjadi ruang penyamaan persepsi, tempat di mana ego sektoral harus diredam demi satu tujuan bersama. Menghadirkan data yang terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa itu, kebijakan hanya akan menjadi spekulasi yang berisiko meleset dari kebutuhan nyata masyarakat.
Di balik diskusi yang berlangsung, tersimpan harapan besar. Jika seluruh OPD mampu bergerak serempak, Pariaman bukan hanya akan lolos penilaian EPSS 2026, tetapi juga naik kelas ke predikat “Baik”.
Lebih dari itu, Kota Pariaman ini berpeluang menjadikan data sebagai senjata utama dalam merancang masa depan. Bukan lagi sekadar pelengkap laporan, melainkan fondasi setiap keputusan penting.(mak).
