Kota Pariaman – Langkah cepat kembali diambil Wali Kota Pariaman, Yota Balad. Senin pagi yang biasanya tenang di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Senin (6/4/2026), berubah menjadi panggung besar perombakan birokrasi.
Setidaknya ada sebanyak 54 pejabat manajerial resmi dilantik, dari level strategis hingga pengawas, dalam sebuah momen yang tak sekadar seremoni. Melainkan sinyal kuat arah kekuasaan baru.
Di tengah deretan wajah lama dan baru itu, satu nama langsung mencuri perhatian adalah Rudy Repenaldi Rilis.
Sebelumnya, ia memegang kendali ASN sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Padang Pariaman itu, kini resmi masuk ke jantung pemerintahan Kota Pariaman. Agaknya, perpindahan ini bukan sekadar rotasi biasa, tapi memicu tafsir politik dan tanda tanya publik. Ada apa di balik manuver ini?
Namun, Wali Kota Yota Balad yang juga Sekdako Pariaman tak ingin pelantikan ini dipersepsikan liar. Ia menegaskan, rotasi, mutasi, bahkan “emosi” dalam birokrasi adalah hal yang tak terelakkan.
Menurutnya, organisasi pemerintahan adalah mesin hidup yang harus terus bergerak, disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman.
Nada tegas pun mengemuka. Para pejabat diminta menjaga amanah, bekerja disiplin, menjunjung etika, dan memiliki kemauan kuat.
Bahkan, peringatan keras diselipkan. “Siapa yang merasa tak sanggup, diminta mundur sebelum menghambat laju organisasi,” ucap Yota Balad. Ini bentuk sebuah pesan yang terdengar sederhana, tapi sarat tekanan.
Tak berhenti di situ, Walikota Yota Balad juga menyinggung langsung soal tanggung jawab moral ASN di hadapan masyarakat.
Ia meminta seluruh jajaran mampu menjawab kritik, menjelaskan kebijakan, dan memastikan setiap program berjalan sesuai arah pembangunan daerah.
“Jangan biarkan publik bertanya tanpa jawaban,” kira-kira begitu pesan yang ingin ditegaskan Yota Balad.
Di sisi lain, duet kepemimpinan Balad–Mulyadi diakui tak bisa berjalan sendiri. Ia mengajak seluruh elemen dari pejabat hingga masyarakat untuk bergerak bersama.
Ia berharap sangat. Kota Pariaman tak sekadar berjalan, tapi melesat dengan inovasi dan kerja nyata.
Dari total pejabat yang dilantik, dua nama mengisi Jabatan Tinggi Pratama, Eselon II, termasuk Rudy Repenaldi Rilis yang kini menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman. Sedangkan Alfian sebagai Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya Kepala Satpol Pamong Praja Damkar.
Sementara itu, 17 pejabat Administrator dan 35 pejabat Pengawas turut bergeser posisi, menciptakan konfigurasi baru dalam peta kekuasaan birokrasi.
Di balik angka-angka itu, tersimpan pertaruhan besar. Apakah ini awal perubahan, atau sekadar perputaran kursi tanpa arah? (mak).
