Fajarharapan.id – Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Israel secara terbuka mengumumkan rencana menguasai sebagian wilayah selatan Lebanon guna membentuk “zona penyangga defensif”. Langkah ini memicu gelombang kritik dan kekhawatiran internasional karena dinilai berpotensi memperluas konflik berskala kawasan.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh sikap tegas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menegaskan operasi militer terhadap Iran akan terus berlanjut. Komitmen itu sekaligus meredam ekspektasi sejumlah pihak yang berharap adanya deeskalasi dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat menyampaikan peluang tercapainya kesepakatan damai masih terbuka. Namun, perkembangan terbaru justru menunjukkan arah sebaliknya, di mana retorika dan aksi militer semakin meningkat di berbagai titik konflik.
Dalam rapat bersama petinggi militer, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahwa pasukan Israel akan mengontrol wilayah strategis hingga Sungai Litani. Kawasan ini memiliki arti penting secara militer karena menjadi jalur vital di selatan Lebanon yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik.
Ia juga mengklaim sejumlah infrastruktur penting, termasuk jembatan di sepanjang aliran Litani, telah dihancurkan untuk memutus jalur distribusi logistik kelompok bersenjata Hezbollah. Israel menilai jalur tersebut selama ini digunakan untuk memindahkan personel dan persenjataan.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Hizbullah yang menyebut langkah Israel sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan Lebanon. Ketegangan semakin meningkat karena keberadaan militer Israel di wilayah itu berpotensi berlangsung dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich turut memperkeruh suasana dengan menyerukan penerapan kedaulatan Israel atas wilayah selatan Lebanon. Pernyataan ini memicu tudingan bahwa pemerintah Israel sedang mendorong agenda ekspansi wilayah.
Situasi politik di Lebanon juga ikut bergejolak. Pemerintah setempat mengambil langkah drastis dengan mengusir duta besar Iran, Mohammad Reza Shibani, dan menetapkannya sebagai persona non grata. Kebijakan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam hubungan Beirut dengan Teheran yang selama ini dikenal erat.
Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam bahkan mendesak Hizbullah untuk menghentikan serangan terhadap Israel. Ia menegaskan bahwa konflik yang berkaitan dengan Iran tidak seharusnya menyeret Lebanon ke dalam konfrontasi yang lebih luas.
Namun, Hizbullah menolak keras sikap pemerintah tersebut dan menilainya sebagai bentuk keberpihakan terhadap Israel. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya konflik internal baru di Lebanon, di tengah tekanan eksternal yang semakin kuat.
Sementara itu, eskalasi juga terjadi langsung antara Israel dan Iran. Serangan udara Israel dilaporkan kembali menghantam sejumlah target di wilayah Iran, mempertegas bahwa konflik kedua negara belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Menanggapi hal tersebut, Islamic Revolutionary Guard Corps atau Garda Revolusi Iran mengeluarkan peringatan keras. Mereka menyatakan siap melancarkan serangan besar-besaran menggunakan rudal dan drone ke wilayah Israel jika serangan terhadap Lebanon dan Palestina tidak dihentikan.
Dengan dinamika yang terus berkembang, konflik ini tidak lagi sekadar melibatkan dua pihak, melainkan berpotensi menjadi perang regional yang lebih luas. Ketegangan antara Israel, Iran, dan aktor-aktor di Lebanon kini berada di titik kritis, di mana satu langkah keliru dapat memicu eskalasi yang sulit dikendalikan.(*)
