Padang — Arus mudik Lebaran 2026 di Sumatera Barat (Sumbar) diprediksi meningkat, sementara sejumlah jalur utama belum sepenuhnya pulih akibat terdampak bencana pada akhir 2025 lalu.
Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar mematangkan skema rekayasa lalu lintas bersama Kementerian Perhubungan dalam Rapat Koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi di Auditorium Gubernuran, Kamis (26/2/2026).
Dalam arahannya, Menteri Perhubungan menegaskan agar penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini jangan hanya semata-mata berorientasi pada kelancaran arus, tetapi juga perlu memastikan keselamatan dan keterlayanan mobilisasi masyarakat. Oleh sebab itu, ia minta koordinasi lintas sektor harus diperkuat.
“Kita ingin masyarakat tetap bisa mudik dengan aman dan nyaman. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” tegasnya.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan tantangan Sumbar dalam menghadapi arus mudik dan balik lebaran tahun ini tidak ringan. Selain adanya potensi lonjakan pemudik, kapasitas jalur alternatif yang tersedia juga masih terbatas.
Jalur Lembah Anai masih dalam tahap konstruksi sehingga belum optimal dalam menampung volume kendaraan. Ruas jalan Sicincin–Malalak yang sebelumnya diharapkan menjadi alternatif pun belum dapat difungsikan karena rusak terdampak bencana. Akibatnya, beban kendaraan akan terkonsentrasi pada koridor utama Padang–Bukittinggi dan sekitarnya.
“Artinya, ruang manuver kita dalam pengaturan lalu lintas menjadi lebih terbatas. Karena itu, langkah antisipatif mesti disiapkan lebih awal dan lebih terukur,” ujar Mahyeldi.
Ia juga mengingatkan bahwa tekanan lalu lintas tidak hanya akan terjadi saat puncak mudik, tetapi juga akan berlanjut selama masa libur karena tingginya mobilisasi masyarakat yang hendak bersilaturahmi dan berwisata.
Arus lalu lintas di Sumbar berpotensi mengalami lonjakan perjalanan pada H+1 hingga H+5. Sementara kondisi geografis daerah yang didominasi tanjakan curam, tikungan tajam, dan lereng rawan longsor. Agar mobilitas masyarakat tetap aman dan lancar, tentu perlu disiapkan langkah pengamanan ekstra sedari dini.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemprov Sumbar menyiapkan skema Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas berupa sistem satu arah (one way) pada jam tertentu: pukul 10.00–14.00 WIB untuk arah Padang–Bukittinggi dan pukul 14.00–18.00 WIB untuk arah Bukittinggi–Padang.
“Kebijakan ini lahir dari evaluasi kondisi riil di lapangan. Prinsipnya jelas, keselamatan adalah prioritas, kelancaran mengikuti,” tegas Mahyeldi.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam memastikan kesiapan angkutan Lebaran 2026 di Sumbar.
Rakor turut dihadiri jajaran Dirjen dan Deputi Kementerian Perhubungan RI, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar. (Adpsb/Rmz/Bud)
