Jakarta, fajarharapan.id – Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan itu diambil setelah hasil sidang isbat menyatakan posisi hilal belum memenuhi standar visibilitas yang telah ditetapkan.
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menjelaskan bahwa penetapan dilakukan berdasarkan kombinasi metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung). Dari hasil pemantauan di berbagai titik di Indonesia, tidak ditemukan laporan hilal yang berhasil terlihat sesuai kriteria.
Pemerintah menggunakan parameter kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). Dalam standar tersebut, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dengan sudut elongasi sekurang-kurangnya 6,4 derajat.
Namun, data astronomi menunjukkan elongasi hilal saat pemantauan hanya berada di kisaran 0 derajat 56 menit hingga 1 derajat 53 menit. Angka tersebut dinilai jauh dari ambang batas visibilitas. Dengan demikian, bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari, sehingga awal puasa ditetapkan pada 19 Februari 2026.
“Secara hisab dan berdasarkan laporan rukyat, hilal belum memenuhi kriteria MABIMS,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers usai sidang isbat di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Sidang isbat turut melibatkan sejumlah lembaga dan unsur terkait, seperti Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, BRIN, Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, perwakilan ormas Islam, hingga kalangan pesantren. Pelibatan banyak pihak ini dimaksudkan untuk memastikan proses penetapan berlangsung transparan dan berbasis data ilmiah.
Penetapan pemerintah tersebut berbeda dengan keputusan Muhammadiyah yang lebih dahulu menetapkan 1 Ramadhan 1447 H pada Rabu, 18 Februari 2026. Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mengedepankan prinsip satu hari satu tanggal secara global.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengimbau umat Islam agar menyikapi perbedaan ini dengan lapang dada. Ia menegaskan bahwa perbedaan metode penentuan awal bulan hijriah merupakan ranah ijtihad yang telah lama dikenal dalam tradisi keilmuan Islam.
Menurutnya, selama belum ada kesepakatan kalender hijriah tunggal yang diterima seluruh dunia Islam, potensi perbedaan akan tetap ada. Karena itu, sikap saling menghormati dan menjaga persatuan umat menjadi hal yang lebih utama.
Dengan keputusan ini, mayoritas umat Islam di Indonesia yang mengikuti ketetapan pemerintah akan memulai ibadah puasa pada Kamis, 19 Februari 2026, sementara sebagian lainnya telah lebih dulu menjalankannya sehari sebelumnya.(*)
