Padang – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Barat (Sumbar) dengan menghadiri rapat lanjutan terkait Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Bukittinggi–Sicincin di Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (3/2/2026).
Rapat ini digelar atas undangan Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU, Dedy Gunawan, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Rachman Arief Dienaputra, Direktur Utama PT Hutama Karya Kuntjoro, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, serta kepala daerah yang terdampak proyek, seperti Bupati Tanah Datar Eka Putra, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Agam Benny Warlis, Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.
Andre menegaskan bahwa Tol Bukittinggi–Sicincin merupakan proyek prioritas nasional yang harus segera dijalankan. Fokus pembahasan rapat mencakup kesiapan teknis, skema pembiayaan, serta strategi agar konstruksi dapat dimulai sesuai target.
“Pemerintah sangat jelas komitmennya. Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan langsung kepada Menteri PU, Dody Hanggodo, untuk mengeksekusi pembangunan tol ini. Targetnya, konstruksi dapat dimulai akhir 2026,” kata Andre.
Selain mendorong percepatan proyek, Andre juga mengusulkan perubahan trase tol. Semula jalur dirancang melewati Lembah Anai langsung ke Agam, namun ia menyarankan agar trase digeser melewati belakang Gunung Marapi, melalui Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Andre, perubahan ini strategis untuk pemerataan ekonomi. Jalur baru akan mempermudah akses logistik bagi Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya, dan Kabupaten Solok ke Riau maupun pelabuhan, serta mengalihkan arus truk batu bara dan CPO dari kawasan rawan Sitinjau Lauik ke jalan tol melalui lingkar luar Solok.
“Dari sisi teknis dan investasi, trase belakang Gunung Marapi lebih menguntungkan. Pembebasan lahan relatif lebih mudah karena sebagian besar berupa perkebunan dan lahan kosong, sekaligus meningkatkan kelayakan investasi atau IRR bagi Hutama Karya,” jelasnya.
Andre juga menekankan ketegasan pemerintah terkait pembebasan lahan. Musyawarah tetap diutamakan dengan prinsip ganti untung, namun jika tiga kali musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pemerintah akan menggunakan mekanisme konsinyasi sesuai aturan yang berlaku.
Para kepala daerah yang hadir pun menegaskan komitmen untuk mengawal proyek agar tidak mengalami hambatan seperti pembangunan Tol Padang–Sicincin sebelumnya.
Andre menekankan pentingnya tol ini untuk pertumbuhan ekonomi Sumbar, yang saat ini berada di kisaran 3 persen. “Dengan konektivitas ini, ekonomi Sumbar akan bergerak lebih cepat dan merata. Ini bukan sekadar jalan tol, tapi masa depan pembangunan Sumatera Barat,” tegasnya.
Gubernur Mahyeldi menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap mendukung seluruh tahapan pembangunan, termasuk koordinasi lintas sektor dan fasilitasi proses sesuai kewenangan daerah.
Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, menyampaikan target Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin/Kayu Tanam–Bukittinggi beroperasi pada 2031, dengan peluang percepatan menjadi 2029 jika seluruh tahapan perencanaan, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal.
Pembangunan ruas tol ini membutuhkan investasi sebesar Rp25,23 triliun dan akan dilaksanakan PT Hutama Karya melalui skema penugasan.(des*)
