Jakarta – Wali Kota Pariaman, Sumatera Barat, Yota Balad, bergerak cepat menyambangi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025).
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Ia datang membawa satu misi penting: menyelamatkan daya tahan fiskal Kota Pariaman di tengah ancaman penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Dalam pertemuannya dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Yota menegaskan pentingnya keadilan dalam alokasi anggaran pusat ke daerah.
“Pertemuan ini penting untuk memastikan dana transfer dari pusat tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil di lapangan. Kami menyampaikan langsung indikator-indikator fiskal yang menjadi dasar penghitungan kebutuhan daerah,” ujar Yota Balad.
Ia mengingatkan bahwa turunnya dana transfer bukan sekadar soal angka di atas kertas. Dampaknya bisa menjalar luas: memperlambat pembangunan, menekan peredaran uang, dan melumpuhkan denyut ekonomi lokal.
“Kami sudah memetakan strategi agar keterbatasan fiskal tak mengganggu pelayanan dasar masyarakat. Tapi pusat juga harus hadir dengan memperbesar insentif fiskal bagi daerah,” tegas mantan Sekda Kota Pariaman itu.
Yota Balad menjelaskan, indikator kebutuhan fiskal mencakup DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), hingga DBH (Dana Bagi Hasil). Seluruhnya menjadi fondasi penting dalam perhitungan TKD. Diskusi hangat dengan Dirjen juga membahas arah kebijakan fiskal nasional yang sejalan dengan Asta Cita Presiden dan percepatan pembangunan daerah.
“Kami ingin Kemendagri mendengar langsung kondisi keuangan riil Kota Pariaman. Kami tak sekadar mengeluh, tapi membawa data dan solusi,” ujar Yota Balad lugas.
Kunjungan ini turut didampingi oleh Plt.Kepala BPKPD Kota Pariaman Willy Firmadian, serta Azwirman, Kepala Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri.
Menutup pertemuan, Yota Balad berharap Kota Pariaman mendapat dukungan fiskal yang proporsional dan berkeadilan agar pembangunan tak tersendat dan roda ekonomi rakyat tetap berputar.
“Kami datang bukan untuk meminta belas kasihan, tapi memperjuangkan hak fiskal rakyat Pariaman,” pungkasnya penuh penekanan.(r-mak)
