Jakarta, fajarharapan.id – Presiden Prabowo Subianto menyayangkan langkah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (20/8/2025) malam.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden sebenarnya sudah berulang kali mengingatkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar tidak bermain-main dengan praktik korupsi.
“Ya, tentu beliau menyayangkan. Apalagi, berkali-kali sudah disampaikan agar para pejabat, khususnya menteri dan wakil menteri, menjaga diri dari perbuatan koruptif,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Prasetyo menuturkan, meski Presiden tidak menunjukkan reaksi kaget berlebihan, peringatan keras soal komitmen pemberantasan korupsi kembali ditekankan. “Kalau dibilang terkejut sampai ‘wow’, ya tidak begitu. Tapi beliau jelas kecewa,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, sejak awal Prabowo menegaskan bahwa salah satu tujuan utama pemerintahannya adalah memberantas praktik korupsi yang mengakar di birokrasi. Pesan itu, kata dia, tak hanya berlaku bagi anggota kabinet, melainkan juga seluruh aparatur negara.
“Berkali-kali beliau mengingatkan agar setiap pejabat menjadikan semangat antikorupsi sebagai pegangan dalam menjalankan tugas sehari-hari,” sambungnya.
OTT terhadap Noel, lanjut Prasetyo, sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat publik untuk menjaga integritas. Ia meyakini, kasus ini akan semakin mempertegas komitmen pemerintah dalam memperketat pengawasan internal.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan, operasi tangkap tangan terhadap Noel terkait dugaan pemerasan perusahaan dalam proses pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang sekaligus menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai, puluhan kendaraan roda empat, serta motor mewah merek Ducati. Sejumlah ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan juga telah disegel penyidik.
“Tim KPK masih bekerja. Sesuai aturan, kami memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker dan pihak-pihak lain yang diamankan,” kata Fitroh.
Publik kini menunggu keputusan resmi KPK terkait status Noel. Jika terbukti, istana memastikan Noel segera diganti agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan.(*)
