Padang – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Barat, Harneli Mahyeldi, memberikan empat arahan utama kepada para Ketua TP PKK di tingkat kabupaten/kota. Ia menegaskan bahwa setiap program yang dirancang harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arahan ini disampaikan saat pelantikan 17 Ketua TP PKK yang juga menjabat sebagai Ketua TP Posyandu dan Ketua Dekranasda di 17 kabupaten/kota. Acara yang digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar pada Kamis (6/3/2025) tersebut turut dihadiri oleh kepala dan wakil kepala daerah dari seluruh Sumbar, kecuali dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat.
Dalam sambutannya, Harneli menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah. “Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah kunci utama. Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, hal itu tidak boleh menjadi penghalang bagi PKK, Posyandu, maupun Dekranasda untuk tetap berkontribusi,” ujarnya.
Empat poin utama yang ditekankan dalam arahannya adalah:
- Pemetaan Program Prioritas – Program yang dijalankan harus selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.
- Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan – Membangun kerja sama yang efektif dengan berbagai pihak guna memperkuat pelaksanaan program.
- Peningkatan Kapasitas Kader – Mengadakan pelatihan rutin untuk memperkuat peran kader PKK, Posyandu, dan Dekranasda dalam mendukung program pemerintah.
- Inovasi dan Digitalisasi – Memanfaatkan teknologi dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan program.
Terkait rencana kerja jangka panjang, Harneli menegaskan bahwa sinergi antara TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota harus terus diperkuat. Ia optimistis bahwa di bawah kepemimpinan kepala daerah yang baru, kolaborasi ini akan semakin efektif.
“Kepada seluruh Ketua TP PKK, TP Posyandu, dan Dekranasda, saya ingin mengingatkan bahwa jabatan ini adalah amanah untuk mengabdi kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memberikan dampak positif yang lebih luas,” ujarnya.
Selain pelantikan, dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri kepada para bupati dan wali kota terpilih di Sumbar. Acara ini turut dihadiri oleh anggota Forkopimda Sumbar, Bundo Kanduang Sumbar, pimpinan BUMD, serta pejabat dari lingkungan Pemprov dan Pemkab/Pemko se-Sumatera Barat. (des*)
